TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Komitmen DPRD Provinsi Jambi dalam menjaga transparansi proyek multiyears Islamic Centre kembali dipertanyakan. Kamis (19/6/2025), aktivis Jaringan Anak Negeri Jambi (JAN-J) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menghadiri debat publik yang telah diundang secara resmi.
Namun, tak satu pun anggota dewan tampak hadir, bahkan tidak ada konfirmasi balasan terhadap surat yang sebelumnya dilayangkan pada Senin lalu.
“Kami datang dengan itikad baik untuk berdialog terbuka mengenai tolok ukur DPRD dalam menyatakan proyek Islamic Centre tidak gagal konstruksi. Tapi kenyataannya, kantor dewan kosong dan surat kami tak direspons,” ujar Ade Hary Purnama Silitonga, Ketua Umum JAN-J sekaligus penggagas debat publik tersebut.
Ade menyebut absennya anggota DPRD semakin menguatkan dugaan adanya kongkalikong antara legislatif dan Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam proyek senilai lebih dari Rp220 miliar itu, yang awalnya hanya dianggarkan Rp150 miliar.
“Ini bukan hanya soal dana yang terus membengkak. Ini soal integritas wakil rakyat. Ketika publik bertanya, DPRD malah menghindar. Ini sinyal kuat ada yang ingin ditutupi,” tegas Ade.
Ia juga menyoroti keputusan legislatif yang secara sepihak mengeluarkan pernyataan bahwa proyek Islamic Centre “tidak gagal konstruksi”, padahal di lapangan banyak ditemukan kejanggalan, mulai dari plafon rusak, lantai dua belum selesai, hingga genangan air di beberapa titik.
Karena tidak diindahkannya surat undangan debat tersebut, Ade memastikan bahwa pihaknya akan segera melaporkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi.
“Besok atau lusa kami akan laporkan saudara Ketua DPRD ke BK. Ini bentuk penghinaan terhadap aspirasi masyarakat dan pelecehan terhadap semangat demokrasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, pernyataan Ketua DPRD Provinsi Jambi yang menyebut kritik aktivis sebagai “frame negatif” dan menanggapi aksi demonstrasi dengan ucapan “apo selero kau” juga menuai kecaman. Ade pun balik menantang Ketua DPRD.
“Kalau kemarin Ketua DPRD bilang ‘apo selero kau’, maka hari ini saya tanya balik: ‘Apa selera Ketua DPRD terhadap para aktivis dan proyek Islamic Centre ini?’” sindir Ade.
Sebelumnya, Dalam surat undangan debat yang dilayangkan atas nama JAN-J, disebutkan bahwa pihak yang diundang terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua I, serta Komisi III DPRD Provinsi Jambi. Ade menegaskan bahwa debat akan disiarkan langsung agar masyarakat bisa menilai sendiri.
“Kita ingin rakyat melihat langsung siapa yang bicara dengan data, dan siapa yang hanya jadi juru bicara proyek,” tutup Ade.
Proyek Islamic Centre sendiri akhir-akhir ini terus-menerus menjadi sorotan publik. Selain anggaran yang terus membengkak, ditemukan pula indikasi adendum berulang, ketidaksesuaian perencanaan dengan realisasi, serta dugaan pembelaan sepihak oleh beberapa oknum DPRD. (*)
Tinggalkan Balasan