TANYAFAKTA.CO, HUMBAHAS – Isu kesehatan dan gizi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Makanan sehat dan bergizi merupakan landasan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang kaya akan keberagaman pangan lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., dalam kegiatan sosialisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pengelolaan makanan sehat bergizi gratis, serta ulasan mengenai tapal batas wilayah. Acara ini digelar pada Selasa, (24/6/2025), di Pendopo Bukit Inspirasi, Doloksanggul.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala BPN Humbahas Manase Daniel Binsar Panjaitan, Dr. Hendri Tumbur Simamora, Dr. Erikson Sianipar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Humbahas Redy Paska Sinulingga, para kepala desa, serta manajer BUMDesa.
Dalam sambutannya, Bupati Humbahas menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung dan mengharapkan peran aktif BUMDesa sebagai pelaksana program makanan sehat dan bergizi tersebut.
“Dengan keterlibatan BUMDesa, diharapkan proses pengadaan dan distribusi makanan dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan efisien. Potensi lokal seperti hasil pertanian dan peternakan harus diberdayakan, sehingga masyarakat desa memperoleh manfaat ekonomi langsung melalui kegiatan ini,” jelasnya.
Terkait program tersebut, sebelumnya telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai sinergi dan kerja sama dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis, 19 Juni 2025.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menekankan pentingnya penetapan dan peresmian tapal batas wilayah di Kabupaten Humbahas. Ia mengingatkan bahwa batas wilayah bukan semata soal garis di atas peta, melainkan simbol persatuan antarwilayah.
“Tapal batas ini akan menjadi simbol persatuan antarwilayah, bukan pembatas. Jangan sampai batas wilayah menjadi sumber konflik, tetapi harus menjadi dasar dalam merancang pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Peran kepala desa sangat diharapkan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” ujar Bupati.
Selain itu, dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan BPD se-Kabupaten Humbang Hasundutan, serta penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris. Pemerintah juga memberikan piagam penghargaan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada PT Mega Power Mandiri atas partisipasinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan.
Tinggalkan Balasan