TANYAFAKTA.CO, SAROLANGUN — Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Sarolangun, Senin (30/6/2025), di bawah kepemimpinan Bupati H. Hurmin dan Wakil Bupati Gerry Trisatwika.
Musrenbang tersebut merupakan forum strategis dalam proses penyusunan RPJMD, yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, H. Hurmin dan Gerry Trisatwika. Turut hadir Pj Sekda Sarolangun Ir. Deddy Hendry, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jambi Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si., Drs. H. Fahrul Rozi, M.Si., dan Ibnu Ziady sebagai narasumber.
Selain itu, acara juga dihadiri oleh Pabung Kodim 0420/Sarko Mayor CHK Dedy Afrizal, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, para staf ahli bupati, para asisten, camat, Ketua TP PKK, akademisi, praktisi, pimpinan lembaga perbankan, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, perwakilan pemuda dan mahasiswa, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menegaskan bahwa penyusunan RPJMD kali ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan juga berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah 2025–2029.
“Pada prinsipnya, rancangan awal RPJMD ini selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu ‘Terwujudnya Sarolangun Maju’. Musrenbang ini menjadi kelanjutan forum konsultasi publik dan hasil konsultasi bersama Pemerintah Provinsi Jambi. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menyusun dokumen perencanaan secara partisipatif, inklusif, dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional,” tegas Hurmin.
Visi Sarolangun Maju dijabarkan ke dalam lima misi utama pembangunan:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Mewujudkan nilai-nilai keagamaan, keluhuran adat istiadat, serta memperkuat kepemudaan.
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
4. Membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan budaya birokrasi yang berakhlak, cepat tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Bupati, visi dan misi tersebut lahir dari refleksi politik, aspirasi masyarakat, serta analisis terhadap kondisi dan tantangan daerah. “Kami berkomitmen membawa Sarolangun agar mampu sejajar dan bersaing di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penyusunan RPJMD dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan fiskal, ketimpangan akses layanan, ketahanan sosial ekonomi pasca pandemi, serta dinamika perubahan iklim. Oleh karena itu, program-program disusun agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran demi meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program unggulan yang dipaparkan dalam forum ini antara lain:
1. Program Dokter MAJU, untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke pelosok dan wilayah terpencil.
2. Program Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu, agar tidak ada anak di Sarolangun yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
3. Bantuan Langsung untuk Desa dan Kelurahan, guna memperkuat pelayanan publik di tingkat lokal.
4. Perlindungan Sosial Pekerja Rentan, berupa dukungan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan sektor rentan.
5. Pembangunan Kawasan Terpadu “Sarolangun Maju”, sebagai pusat kegiatan UMKM, ruang terbuka hijau, dan fasilitas ekonomi daerah.
6. Penataan Kota Sarolangun, untuk menciptakan lingkungan kota yang nyaman, tertata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pariwisata lokal.
7. Program Jalan Lancar, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan fungsionalitas jalan strategis demi menunjang mobilitas, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
Hurmin menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen ini. “RPJMD tidak boleh hanya lahir dari ruang birokrasi. Dokumen perencanaan harus menjadi milik bersama, disusun dari suara masyarakat,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi aktif dalam forum Musrenbang ini. “Melalui forum Musrenbang ini, saya mengajak seluruh pihak untuk memberi masukan, kritik, serta gagasan konstruktif agar RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Secara khusus, Bupati meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera menyelaraskan program kerja mereka dengan rencana strategis (Renstra) masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan rencana indikatif pendanaan yang konkret, serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan publik yang optimal.
Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi dari berbagai elemen, RPJMD Kabupaten Sarolangun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta mampu mewujudkan visi Sarolangun Maju.(*)
Tinggalkan Balasan