Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas jenjang.
“Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat komitmen dalam aksi konvergensi,” ujar Wagub Sani, menanggapi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan peningkatan angka stunting dari 13,5 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024.
Ia menekankan bahwa penilaian ini bukanlah sekadar ajang kompetisi antar daerah, melainkan sebagai forum pembelajaran bersama.
“Kabupaten/kota yang berhasil mengembangkan inovasi, membangun komitmen multisektor, dan mendokumentasikan praktik baik akan menjadi contoh bagi daerah lain. Saya juga mengapresiasi hadirnya jajaran rumah sakit daerah, karena keterlibatan layanan rujukan sangat penting dalam tatalaksana kasus stunting. Kita akan menyaksikan bersama Deklarasi Komitmen RSUD dalam mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang terstandar,” lanjutnya.
Melalui momentum ini, Wagub Sani mengajak semua pihak untuk terus mengawal integrasi layanan, memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif sampai ke rumah tangga sasaran, serta memperkuat dukungan kader, TP PKK, dan pendamping keluarga.
“Sebagai Ketua TPPS Provinsi Jambi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendampingi dan menilai kinerja daerah, khususnya Tim Panelis dari OPD teknis dan mitra provinsi. Semoga kegiatan ini memberikan rekomendasi strategis yang mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jambi,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sani juga menyerahkan piagam penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai kategori penanganan stunting.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi, Ketua TP PKK kabupaten/kota, Kepala Dinas Kesehatan, para direktur RSUD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), serta undangan lainnya.(*)
Tinggalkan Balasan