TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi, serta optimalisasi fungsi puskesmas. Hal itu ditegaskannya saat membuka secara resmi Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (2/7/2025) pagi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memandang percepatan penurunan stunting sebagai tugas bersama yang harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 13,5 persen pada tahun 2023 menjadi 17,1 persen pada tahun 2024.
“Ini adalah peringatan serius bagi kita semua. Dulu kita nomor dua setelah Bali, sekarang kita nomor tiga se-Indonesia. Untuk itu perlu keseriusan semua pihak dalam mengatasinya,” ungkap Gubernur Al Haris.
Gubernur menambahkan, komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka stunting tercermin dalam alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp80,541 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2025, berdasarkan mekanisme budget tagging. Intervensi ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang menjalankan 14 program, 16 kegiatan, dan 25 subkegiatan. Upaya ini mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jambi.
“Pemerintah di Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting… Tentunya, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi juga berlaku sama dengan pemerintah kabupaten dan kota sebagai bentuk evaluasi internal program penurunan stunting di Provinsi Jambi,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada sektor kesehatan semata.
“Peran sektor pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan infrastruktur sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif harus benar-benar dijalankan secara terintegrasi. Juga, peran orang tua asuh sangat dibutuhkan di setiap daerah,” imbuh Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan pesan kepada para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terkait optimalisasi penanganan stunting.
“Mari perkuat peran dan fungsi TPPS di semua tingkatan, termasuk penguatan regulasi, kelembagaan, dan dukungan anggaran yang tepat sasaran. Pastikan konvergensi program berjalan di lapangan dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Optimalkan pemanfaatan data, termasuk melalui e-PPGBM dan sistem pelaporan lainnya, untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Libatkan semua pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh adat/agama dalam upaya penurunan stunting. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh pada kualitas layanan dan perubahan perilaku masyarakat. Dokumentasikan dan replikasi praktik baik, sehingga daerah yang sudah berhasil menjadi sumber inspirasi bagi daerah lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas jenjang.
“Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat komitmen dalam aksi konvergensi,” ujar Wagub Sani, menanggapi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan peningkatan angka stunting dari 13,5 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024.
Ia menekankan bahwa penilaian ini bukanlah sekadar ajang kompetisi antar daerah, melainkan sebagai forum pembelajaran bersama.
“Kabupaten/kota yang berhasil mengembangkan inovasi, membangun komitmen multisektor, dan mendokumentasikan praktik baik akan menjadi contoh bagi daerah lain. Saya juga mengapresiasi hadirnya jajaran rumah sakit daerah, karena keterlibatan layanan rujukan sangat penting dalam tatalaksana kasus stunting. Kita akan menyaksikan bersama Deklarasi Komitmen RSUD dalam mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang terstandar,” lanjutnya.
Melalui momentum ini, Wagub Sani mengajak semua pihak untuk terus mengawal integrasi layanan, memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif sampai ke rumah tangga sasaran, serta memperkuat dukungan kader, TP PKK, dan pendamping keluarga.
“Sebagai Ketua TPPS Provinsi Jambi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendampingi dan menilai kinerja daerah, khususnya Tim Panelis dari OPD teknis dan mitra provinsi. Semoga kegiatan ini memberikan rekomendasi strategis yang mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jambi,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sani juga menyerahkan piagam penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai kategori penanganan stunting.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi, Ketua TP PKK kabupaten/kota, Kepala Dinas Kesehatan, para direktur RSUD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), serta undangan lainnya.(*)
Tinggalkan Balasan