“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Ini bukan hanya soal komitmen lingkungan, tetapi juga keadilan bagi masyarakat di desa-desa penjaga hutan yang seharusnya sudah mulai menerima manfaat nyata dari program ini,” tegas legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.
Menurutnya, langkah KLHK harus lebih proaktif untuk menyelesaikan negosiasi final dengan Bank Dunia. Pemerintah juga didorong untuk segera merampungkan kerangka kelembagaan, termasuk skema legal distribusi dana karbon melalui BPDLH, agar tidak terjadi hambatan saat dana mulai masuk.
“Saya mendesak Menteri KLHK segera mengambil langkah cepat. DPR siap mengawal penuh agar dana karbon ini bisa dimanfaatkan secepatnya, dengan tata kelola yang adil dan transparan,” pungkasnya.
Komisi XII DPR RI, lanjut Cek Endra, akan terus mendorong pemerintah untuk menjadikan kerja sama ini sebagai model nasional dalam penguatan ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat berbasis hutan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi untuk tetap solid dan aktif mengawal proses percepatan ini hingga dana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (*)
Tinggalkan Balasan