TANYAFAKTA.CO , JAMBI – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi untuk tahun 2026 yang turun sebesar Rp 1 triliun, dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,6 triliun, menuai komentar dari pengamat kebijakan publik Jambi, Dr. Noviardi Ferzi.
Menanggapi imbauan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “mengencangkan ikat pinggang,” Noviardi Ferzi menekankan bahwa langkah penghematan harus dimulai dari pucuk pimpinan.
Selanjutnya ua mengatakan bahwa imbauan tersebut tidak akan efektif jika para pemimpin, mulai dari gubernur, sekda, hingga kepala OPD, tidak memberikan contoh dalam menentukan prioritas belanja.
“Penghematan harus dimulai dari atas, dari gubernur, sekda, dan kepala OPD. Jika tidak, akan tidak efektif. Di bawah ditekan untuk hemat, tapi di atas menghamburkan anggaran untuk hal-hal yang tidak prioritas,” ujarnya.
Menurut Noviardi, kunci keberhasilan efisiensi anggaran terletak pada peran aktif Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menilai selama ini fungsi TAPD di tingkat provinsi cenderung bersifat rutinitas.
“Sekda harus mengambil peran aktif dalam menelaah dan memilah anggaran yang benar-benar prioritas bagi kepentingan publik. Titik lemah kita selama ini ada pada peran Sekda yang kurang optimal dalam mengarahkan alokasi anggaran,” tambahnya.
Penurunan anggaran ini dipicu oleh tidak adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi di tahun 2026. Menghadapi kondisi ini, Ferzi berpendapat bahwa pemerintah provinsi perlu lebih cerdas dan cermat dalam merencanakan belanja, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jambi. (*)
Tinggalkan Balasan