TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jambi bersama elemen masyarakat mengepung Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/8/2025) siang.

Aksi yang sedianya digelar damai berubah ricuh setelah massa tidak menemukan satu pun anggota DPRD di dalam gedung. Amarah massa pun meledak, kaca dan pintu gedung dewan pecah akibat lemparan dan dorongan massa yang tak terbendung.

Tak lama berselang, aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air menggunakan mobil water canon untuk membubarkan aksi. Massa terpecah belah, berlarian mencari perlindungan. Sejumlah mahasiswa dan warga dievakuasi karena sesak napas akibat tembakan gas.

Meski dihantam represi, ribuan massa tetap bertahan. Mereka secara tegas menuntut pembubaran DPR yang dinilai mengkhianati rakyat setelah beredar rencana pemberian tunjangan perumahan Rp50 juta per anggota dewan serta gaji fantastis Rp3 juta per hari. Kebijakan itu dipandang sebagai bentuk kemewahan yang tidak masuk akal di tengah krisis ekonomi yang menghimpit masyarakat.

Baca juga:  Donor Darah Serentak Sambut Hari Jadi Humas Polri Ke-73

Selain itu, massa juga lantang meneriakkan tuntutan reformasi Polri. Aksi ini dipicu insiden tragis tewasnya seorang driver ojek online di Jambi, Kamis (28/8/2025) malam, yang diduga kuat dilakukan oleh oknum kepolisian. Peristiwa tersebut menyulut amarah publik dan mempertegas citra Polri sebagai institusi represif yang tak lagi dipercaya rakyat.

“DPR hanya sibuk mengurus perut sendiri dengan tunjangan puluhan juta. Sementara Polri, bukannya melindungi, justru membunuh rakyat kecil. Ini bukti negara telah gagal hadir untuk rakyat,” teriak salah seorang mahasiswa.

Hingga berita ini diturunkan, Gedung DPRD Provinsi Jambi masih terkunci rapat dan tidak ada satu pun anggota dewan yang tampak menemui massa. Aparat justru terus menambah personel di sekitar lokasi.

Baca juga:  Mendagri Tito Karnavian Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah

Aksi ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan publik atas buruknya tata kelola pemerintahan, maraknya praktik korupsi, krisis keadilan hukum, hingga matinya ruang demokrasi di Indonesia.

Massa menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum DPRD dan aparat memberikan jawaban atas tuntutan mereka.

Pantauan TanyaFakta.co terlihat massa aksi berasal dari Universitas Jambi, Universitas Nurdin Hamzah, UIN STS Jambi, Universitas Terbuka, Universitas Batanghari, dan ratusan anak STM. (AAS)