TANYAFAKTA.CO, BALI – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan “Lokakarya Batas Maritim” pada 8–9 September 2025 . Lokakarya bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pejabat kementerian/lembaga dalam menghadapi perundingan batas maritim yang kompleks dan strategis bagi kepentingan nasional.
Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Duta Besar Arif Havas Oegroseno, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Badan Informasi Geospasial, Dr. Ing. Khafid, serta Kepala Dinas Geospasial Maritim Pushidrosal TNI AL, Letkol Laut (P) Deirius Rizki Khair sebagai narasumber.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Sejak tahun 1960-an, proses perundingan batas maritim telah dilakukan, namun masih ada sejumlah segmen yang belum tuntas. Penyelesaiannya membutuhkan pemahaman hukum laut internasional, kemampuan negosiasi, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Lokakarya ini menjadi wadah untuk membekali pejabat dengan keterampilan tersebut.
Wamenlu Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa perundingan batas maritim merupakan proses yang kompleks dan menuntut kapasitas tinggi dari para perunding.
“Perundingan batas maritim tidaklah sederhana karena menyangkut aspek lintas disiplin, mulai dari hukum internasional, politik, geografi kelautan, ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Kompleksitas ini menuntut penguatan kapasitas pejabat dari berbagai sektor agar setiap perundingan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi Indonesia,” ujar Wamenlu.
Lokakarya berlangsung dalam dua sesi utama. Sesi pertama menyajikan materi dasar perundingan penetapan batas maritim, sementara sesi kedua menggelar table-top exercise berupa simulasi perundingan. Peserta dibagi dalam kelompok yang mewakili negara-negara untuk bernegosiasi menyusun klaim wilayah berdasarkan prinsip hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982.
Lokakarya ini diikuti pejabat dari Kemenko Polkam, Kemenlu, KemenESDM, Kemenhub, Mabes TNI-AL, Bakamla, BIG, dan BNPP.
“Lokakarya diharapkan dapat diselenggarakan secara berkala untuk memperkuat kapasitas personel kementerian/lembaga demi terwujudnya penetapan batas maritim Indonesia yang tegas dan berdaulat.” ujar Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah.
Penetapan batas maritim menjadi agenda strategis Indonesia, tidak hanya untuk menegaskan kedaulatan, tetapi juga mencegah potensi konflik, memperkuat penegakan hukum, serta melindungi lingkungan laut. (*)
Tinggalkan Balasan