TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam audiensi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sebagai Ketua APEKSI Komisariat Wilayah (Komwil) II, Maulana menegaskan perlunya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi lokal.
“Saat ini memang kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk bidang-bidang UMKM. Itu menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, daerah juga harus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program prioritas.
“Termasuk juga program-program prioritas pemerintah pusat seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” jelas Maulana.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya menekankan bahwa pemerintah pusat sedang menyesuaikan postur APBN agar selaras dengan APBD di daerah, sehingga standar pelayanan minimal tetap berjalan.
“Saat ini terjadi penyesuaian-penyesuaian, postur APBN disesuaikan, APBD direncanakan, nah ini harus sinkron. Tadi juga dipastikan oleh Pak Menteri, Kemendagri intens berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan standar minimal pelayanan di daerah tetap dijalankan,” kata Bima.
Bima juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak dikesampingkan meski ada efisiensi anggaran. Ia mendorong daerah mencari cara kreatif untuk meningkatkan PAD, termasuk menyehatkan BUMD dan menggandeng swasta.
“BUMD harus disehatkan, kualitas BUMD yang tidak sehat teman-teman harus mendorong agar memiliki jiwa entrepreneur. Harus ada upaya kreatif menyehatkan BUMD, memanfaatkan aset, dan bermitra dengan swasta,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan perlunya pembagian Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan kekuatan fiskal masing-masing daerah.
“Kalau Surabaya PAD-nya 72 persen, tapi ada kota yang hanya di bawah 35 persen. Maka, saya berharap TKD tidak dibagi rata, tapi berdasarkan penguatan fiskal di masing-masing daerah,” ujarnya.
Eri menambahkan, rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun tidak akan memengaruhi standar pelayanan publik di daerah. “Kami sampaikan apa yang sudah dilakukan masing-masing kota, mulai optimalisasi BUMD hingga pemanfaatan aset. Itu semua didukung oleh beliau (Mendagri),” katanya.
Diketahui, sehari sebelum audiensi dengan Mendagri, APEKSI lebih dulu menggelar Rapat Gabungan Pengurus di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Forum internal tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyatukan sikap dan menyiapkan masukan yang kemudian dibawa dalam pertemuan resmi bersama pemerintah pusat.
(AAS)
Tinggalkan Balasan