TANYAFAKTA.CO, AUSTRIA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan penghargaan atas rezim non-proliferasi nuklir (NPT). Hal itu diungkalkan delegasi Indonesia pada Pertemuan Umum (General Conference) Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke-69 di Wina, Austria, Senin-Jumat (15-19/9/2025).
“Indonesia mendukung penuh prinsip penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, sebagaimana tercantum dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan Statuta IAEA,” kata Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso.
GC IAEA merupakan pertemuan tertinggi IAEA untuk membahas berbagai isu global terkait nuklir, termasuk keamanan, keselamatan, dan pemanfaatannya. Indonesia mendorong hak setiap negara untuk mengembangkan energi nuklir secara damai, termasuk untuk pembangkit listrik.
“Indonesia selalu mendorong hak setiap negara untuk pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, seperti kesehatan, pertanian, maupun pembangkit listrik” ungkap Adi.
Dalam pertemuan ini, isu serangan terhadap fasilitas nuklir Iran juga menjadi perhatian. Terkait hal tersebut, Iran sempat mengajukan rancangan resolusi yang mengatur larangan serangan terhadap fasilitas nuklir sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional serta implikasinya terhadap rezim NPT. Terkait hal ini, Indonesia kembali menegaskan komitmen setiap negara anggota IAEA untuk menjaga kredibilitas rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir global.
“Indonesia meminta agar setiap negara anggota IAEA menjunjung tinggi prinsip transparansi dan pemantauan safeguard IAEA serta tidak melebihi batas-batas penggunaan nuklir secara damai,” tambah Adi.
Di tengah desakan politik yang kuat dari berbagai negara terutama Amerika Serikat (AS), Iran akhirnya memutuskan untuk menarik rancangan resolusi terkait larangan penyerangan terhadap fasilitas nuklir. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan minimnya dukungan negara anggota terhadap rancangan resolusi Iran sebagai akibat lobi AS terhadap sejumlah negara. AS juga menyampaikan agar Iran dapat berdialog dan negosiasi secara langsung dengan AS.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Duta Besar RI Wina dan beranggotaan unsur Kemenko Polkam, Kemenlu, Kementerian ESDM, Kemenkes, Bapeten, BRIN, dan KBRI Wina.(*)


Tinggalkan Balasan