Di tengah pemaparan tersebut, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mengusulkan agar kata “gratis” dihapus dari nama program MBG. Menurutnya, label tersebut bisa menimbulkan persepsi keliru dan tidak menjamin kualitas layanan.

Irma juga menyoroti praktik penyalahgunaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menurutnya kerap diperjualbelikan. Ia menekankan pentingnya kompetensi teknis bagi pengelola dapur MBG, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.

“Tiga orang yang dikontrak di SPPG harus punya keahlian masing-masing: keuangan, gizi, dan higienis. Higienis bukan hanya soal makanan, tapi juga dapur dan penataan bahan pangan,” tegas Irma.

Ia menambahkan bahwa dapur MBG harus memiliki ruang terpisah untuk pangan kering dan basah, serta diawasi secara ketat oleh Kemenkes dan BPOM RI.

Rapat yang awalnya fokus pada evaluasi data keracunan MBG berubah menjadi perdebatan serius setelah usulan penghapusan kata “gratis” dilontarkan. Dadan menyatakan akan segera menyampaikan masukan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Publik kini menanti respons pemerintah terhadap isu yang kian mengundang perhatian luas. (*)