Oleh : Dr. Noviardi Ferzi 

TANYAFAKTA.CO – Wajar, ketika banyak pihak merasa resah atas anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) karena akan berdampaknya terhadap keuangan daerah Jambi. Namun, sebuah keresahan tak bisa dijadikan pembenaran menempatkan batu bara sebagai tumpuan utama penyelamat fiskal daerah, agar jangan kemana-mana, tulisan ini saya buat sebagai kritisi yang lebih jernih.

Pertama, menggantungkan APBD pada batu bara adalah langkah berisiko tinggi. Sektor ini sangat volatil, tergantung pada harga global, kebijakan ekspor, dan transisi energi dunia.

Ketika harga naik, penerimaan memang melonjak, tetapi saat turun seperti yang kini terjadi APBD langsung terguncang. Ketergantungan seperti ini menunjukkan lemahnya diversifikasi ekonomi daerah. Gubernur seharusnya tidak hanya “mendorong produksi” tetapi juga menyiapkan ekonomi alternatif pasca-batu bara agar Jambi tidak jatuh dalam resource trap seperti banyak daerah penghasil tambang lainnya.

Baca juga:  Omnibus Law Tak Melegitimasi Kerusakan Lingkungan : Belajar dari Kasus PT. SAS Jambi

Kedua, narasi yang seolah membenarkan eksploitasi besar-besaran batu bara atas nama “penopang ekonomi rakyat” terlalu menyederhanakan persoalan. Memang benar, ada puluhan ribu pekerja yang bergantung pada industri ini.