Namun, mereka bekerja di sektor yang tidak berkelanjutan, seringkali tanpa jaminan sosial dan keselamatan kerja yang memadai. Ketika tambang berhenti, mereka kehilangan mata pencaharian tanpa perlindungan. Sementara itu, biaya sosial kerusakan jalan, pencemaran udara dan air, konflik lahan justru ditanggung publik melalui APBD yang sama.

Ketiga, dalam konteks Al Haris, semestinya keberanian seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia mengejar produksi tambang, tetapi seberapa tegas ia menata agar tambang itu memberi manfaat adil bagi rakyat dan lingkungan. Pembangunan jalan khusus batu bara, misalnya, bukan sekadar urusan percepatan logistik, melainkan bagian dari tanggung jawab ekologis dan tata kelola industri yang sehat.

Baca juga:  Berprestasi Kelola Digital Komunikasi Publik, Pemprov Jambi Dianugerahi TOP GPR Award 2025

Akhirnya, wacana bahwa pemerintah “fokus pada gajah di pelupuk mata” justru menjadi cermin bagaimana logika pertumbuhan jangka pendek mengalahkan visi pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam memang anugerah, tapi menggali tanpa arah dan tanpa keseimbangan hanya akan meninggalkan lubang secara harfiah dan fiskal.

APBD Jambi memang menurun, tapi solusinya bukan memperdalam ketergantungan pada batu bara. Solusinya adalah keberanian berinovasi: memperkuat industri hilir, mengembangkan ekonomi hijau, memperluas basis pajak daerah, dan mengoptimalkan digitalisasi pendapatan. Jika arah itu yang ditempuh, maka Jambi bisa berdiri kokoh bukan karena batu bara, tetapi karena kemandirian ekonominya sendiri.