Keputusan Megawati untuk menangguhkan kegiatan penting partai ini memicu spekulasi di kalangan pengamat politik. Apakah ini langkah PDIP untuk menghindari citra negatif yang muncul akibat skandal hukum yang membelit Hasto, ataukah upaya untuk memperkuat kontrol politik di tengah tekanan besar?
Dengan mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendalinya.
Ini mempertegas posisi Megawati sebagai figur sentral dalam partai yang dinilai lebih dari sekadar menjaga stabilitas internal, tetapi juga bertarung melawan potensi keruntuhan citra PDIP di mata publik.
Padahal, kegiatan retreat diwajibkan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh kepala daerah yang baru dilantik pada Kamis . Ada sebanyak 961 kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang resmi dilantik oleh presiden.
Para kepala daerah tersebut, adalah pemenang dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Para kepala daerah tersebut, akan dibawa ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti semacam outbound.
Dari jumlah peserta retreat tersebut, tercatat ada sebanyak 126 kader PDIP, yang terpilih sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Termasuk di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wagub Rano Karno.
Sementara itu, partai politik lainnya pun tidak tinggal diam. Mengingat peran PDIP masih dominan dalam pemerintahan, berbagai kalangan mulai mempertanyakan apakah langkah-langkah PDIP kali ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menutup-nutupi kekacauan internal mereka, atau bahkan mungkin untuk memanfaatkan situasi demi kekuasaan politik yang lebih besar.
Perkembangan ini jelas menarik perhatian luas, apakah PDIP akan mampu bertahan menghadapi badai skandal ini, ataukah justru akan semakin terjerumus dalam krisis politik yang lebih dalam? (Aas)
Tinggalkan Balasan