Fraksi Hanura mempertanyakan secara detail dan transparan mengenai rincian Silpa 2024 yang mencapai Rp32.134.112.123,61, mengingat masih banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang membutuhkan anggaran besar. Meski mengapresiasi realisasi PAD sebesar Rp70.800.981.508,63 atau 85,45%, Fraksi Hanura tetap mendorong peningkatan upaya menggali potensi pendapatan daerah.
Fraksi NasDem mengapresiasi upaya peningkatan pengelolaan pendapatan, namun mencatat bahwa realisasi PAD sebesar 85,45% masih menunjukkan adanya kekurangan. Pendapatan dari pajak daerah dan retribusi dinilai belum optimal. Realisasi belanja modal yang hanya mencapai 87,89% menjadi perhatian serius karena merupakan faktor kunci dalam pembangunan infrastruktur. Fraksi ini juga mengusulkan prioritas perbaikan pada jalan-jalan vital dan infrastruktur pendidikan, serta mendorong pemanfaatan Silpa untuk pelestarian hutan dan pengelolaan alam. Fraksi NasDem mengapresiasi realisasi pembiayaan yang mencapai 99,99% dan berharap Silpa digunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Fraksi Persatuan Indonesia menyoroti bahwa meskipun realisasi pendapatan sebesar 97,34% cukup tinggi, terdapat penurunan Rp3.888.179.961 atau 0,38% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi belanja juga menurun sebesar Rp26.332.350.862 dibanding tahun lalu. Fraksi ini menyebut adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi anggaran. Mereka juga mencermati Silpa sebesar Rp32.134.112.260,62 sebagai indikator belum optimalnya pelaksanaan program, meski mengakui bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 telah memenuhi ketentuan formal.
Fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah Kabupaten Humbahas meningkatkan PAD agar dapat mencapai Rp100 miliar pada 2025–2026. Mereka mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan pertanahan, serta menjalankan program prioritas nasional seperti swasembada pangan, koperasi merah putih, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi ini juga meminta agar pemerintah daerah lebih aktif melobi pemerintah provinsi dan pusat agar program-program strategis masuk ke Kabupaten Humbahas.
Fraksi Gabungan mencermati bahwa realisasi PAD hanya 85,46% dari target Rp82.853.322.600, sementara pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 76,98% dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 69,70%. Hal ini dinilai membutuhkan evaluasi mendalam.
Realisasi belanja daerah 2024 tercatat sebesar Rp1.018.955.758.458 atau 94,47% dari total anggaran Rp1.078.604.312.954. Fraksi Gabungan mencatat belanja bantuan sosial hanya terealisasi 35,43%, padahal masih banyak rumah ibadah yang memerlukan bantuan. Realisasi belanja modal hanya 87,89%, dengan belanja tanah hanya 27,13%. Belanja tak terduga hanya terealisasi 13,37%. Meskipun demikian, Fraksi Gabungan mengapresiasi belanja transfer yang terealisasi 100%, khususnya dana desa. Fraksi ini juga mencermati komponen Silpa, seperti sisa dana tunjangan profesi guru sebesar Rp12.643.994.400 dan kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp5.533.469.860,22, dan menilai perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas serapan anggaran di tahun mendatang. (*)
Tinggalkan Balasan