TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi memperkuat basis data kemiskinan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang lebih akurat, objektif, dan terintegrasi secara digital.
Langkah ini dimulai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verval Data Fakir Miskin yang digelar Selasa (23/9/2025), dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, dan melibatkan seluruh Ketua RT se-Kota Jambi.
“Kami mengumpulkan seluruh Ketua RT bersama Dinas Sosial untuk memastikan program Kartu Bahagia benar-benar tepat sasaran dan berbasis bukti. Mulai dari data keluarga hingga kondisi rumah kini terdigitalisasi, sehingga lebih cepat dan transparan,” tegas Maulana.
Berdasarkan data terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Jambi tercatat sebesar 7,73 persen. Dengan rata-rata 200 warga per RT, diperkirakan terdapat 24 orang fakir miskin di setiap wilayah RT. Data ini akan menjadi acuan kebijakan sosial yang lebih terarah.
Pemkot juga menyiapkan sistem digital ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi) untuk mengintegrasikan program perlindungan sosial, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan, hingga intervensi berbasis rumah tangga.
“Kolaborasi ini dirancang sistemik. Tidak instan, tapi bertahap dan tepat sasaran. Fondasi ini akan menjadi pijakan kebijakan sosial berkelanjutan,” tambahnya.
Maulana menekankan, objektivitas verifikator menjadi kunci. “Kalau dulu bantuan sering salah sasaran, sekarang semua berbasis data digital. Tidak ada lagi persepsi, semua bisa diverifikasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebut keterlibatan RT sangat penting untuk mempercepat proses verval terhadap 75 ribu jiwa data fakir miskin.
“Dari total 342 ribu jiwa, baru 13 ribu kepala keluarga yang terverifikasi. Masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang harus dikejar tahun ini. RT dilibatkan karena area sangat luas dan tenaga terbatas,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkot tak hanya fokus mengejar angka, tetapi juga pada pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan. Tujuannya agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Pemerintah menargetkan verval data fakir miskin ini menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan di Kota Jambi yang berbasis data akurat dan bukti lapangan. (*)


Tinggalkan Balasan