TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan warga Kota Jambi yang sertifikat tanahnya diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) akibat penetapan zona merah.

Dukungan tersebut disampaikan Hafiz Fattah saat menerima perwakilan Forum Warga Tolak Zona Merah di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi, Minggu sore (18/1).

Ketua Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, Suhatman Pisang, yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Ketua DPRD Provinsi Jambi berkomitmen untuk berjuang bersama warga terdampak, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Menurut Suhatman, Hafiz Fattah akan berkoordinasi dengan Gubernur Jambi Al Haris sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, guna mendorong semua pihak terkait duduk bersama mencari solusi agar warga tidak dirugikan, serta sertifikat tanah yang diblokir dapat dibuka kembali.

Baca juga:  Sah Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian Akan Tingkatkan Daya Ekonomi Masyarakat

“Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Jambi. Insya Allah Senin dan Selasa akan dilakukan pemetaan melalui foto satelit untuk memastikan areal yang disebut sebagai lahan konsesi pertambangan Pertamina. Setelah data yang akurat diperoleh, pada Rabu akan saya sampaikan kepada Gubernur untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Hafiz Fattah.

Sebelumnya, Juru Bicara Forum Warga Tolak Zona Merah, Derri Anandia, memaparkan rangkaian perjuangan yang telah dilakukan warga, mulai dari aksi demonstrasi hingga upaya advokasi berkelanjutan.

Ia menegaskan, forum akan terus mendorong dialog bersama seluruh pihak terkait agar permasalahan warga dapat diselesaikan secara adil.

“Kami terus bergerak dengan segala daya agar hak-hak rakyat tidak dirampas begitu saja,” tegas Derri.

Baca juga:  Ketua DPRD Provinsi Jambi Dukung Percepatan Pembangunan Jalan Khusus Batubara

Senada dengan itu, Suhatman Pisang menambahkan bahwa perjuangan warga akan terus dikawal agar tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusional.

“Perjuangan ini akan terus berjalan, dan dukungan masyarakat terus bertambah. Keterlibatan warga semakin luas, dan kami berkomitmen mengawal perjuangan ini agar tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya. (*)