Oleh: Hafzi Al FiqriÂ
TANYAFAKTA.CO – Bayangkan dua orang Indonesia duduk di kafe yang sama, memesan kopi yang sama, tetapi hidup dalam dua realitas yang sepenuhnya berbeda. Yang satu yakin presidennya adalah pahlawan pembangunan bangsa. Yang lain percaya negara sedang dijual kepada kekuatan asing. Keduanya tidak gila. Keduanya hanya telah menjadi korban dari sesuatu yang bernama algoritma.
Inilah wajah Indonesia selama Pemilihan Presiden 2019.
Saat Ponsel Menjadi Arena Perang
Pilpres 2019 bukan sekadar rematch antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia adalah pertarungan dua semesta informasi yang dikonstruksi, dipelihara, dan diperkuat oleh platform digital raksasa. Dengan 171 juta pengguna internet —hampir dua pertiga populasi Indonesia— Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram telah berevolusi dari media sosial biasa menjadi infrastruktur politik paling berpengaruh di negeri ini.
Yang terjadi di balik layar ponsel jauh lebih rumit dari yang tampak. Platform-platform itu tidak netral. Mereka dirancang dengan satu tujuan tunggal: membuat kita tetap terpaku pada layar selama mungkin. Dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan memancing emosi —terutama amarah dan ketakutan.
Mesin yang Memisahkan Kita
Eli Pariser, peneliti media digital, menyebutnya filter bubbles —gelembung filter: ekosistem informasi personal yang dikonstruksi secara otomatis oleh kecerdasan buatan. Setiap klik, setiap like, setiap detik yang kita habiskan menatap layar merekam preferensi kita. Algoritma kemudian menggunakan data itu untuk terus menyuapi kita dengan konten serupa, hingga terciptalah dunia di mana semua orang tampak sependapat dengan kita —dan pihak yang berbeda tampak sebagai ancaman moral.
Cass Sunstein menyebutnya echo chambers —ruang gema: ruang di mana suara kita bergema kembali dalam versi yang diperkuat dan divalidasi, sementara suara-suara yang berbeda secara sistematis tersaring keluar.
Selama Pilpres 2019, ini berarti: pemilih Jokowi hanya menerima berita tentang kesuksesan pembangunan. Pemilih Prabowo hanya disuguhi narasi kehancuran ekonomi dan ancaman dominasi asing. Keduanya bukan berbohong ketika mengklaim melihat realita yang berbeda. Mereka memang hidup dalam realita yang berbeda —yang dikonstruksi oleh algoritma.
Cebong, Kampret, dan Pabrik Kebencian
Pembelahan biner antara pendukung Jokowi (Cebong) dan pendukung Prabowo (Kampret) bukanlah fenomena organik. Ia adalah produk yang dipabrikasi. Penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mengungkap mobilisasi ratusan akun robot (bots) dan buzzer berbayar dari kedua kubu untuk memanipulasi tren topik di Twitter dan Facebook secara terstruktur.
Hasilnya adalah apa yang para ilmuwan sebut polarisasi afektif: kondisi di mana perbedaan politik tidak lagi soal kebijakan, melainkan telah berubah menjadi kebencian emosional yang mendalam. Orang-orang bukan hanya tidak setuju dengan kubu lawan —mereka merendahkan, membenci, dan takut kepada mereka secara personal.
Ruang siber selama kampanye dipenuhi konten yang didesain untuk membakar emosi, bukan mencerahkan pikiran.
1.221 Kebohongan dan Satu Kebenaran Pahit
Data MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) mengungkap gambaran yang mengejutkan: sepanjang 2019, tercatat 1.221 hoaks bermuatan politik, dengan intensitas tertinggi tepat menjelang hari pemungutan suara. Ini bukan kebetulan —ini adalah bukti industri disinformasi yang tersistem.
Kubu Jokowi diserang dengan isu komunisme, antek asing, dan kriminalisasi ulama. Kubu Prabowo dihantam narasi radikalisme Islam dan ancaman penggantian Pancasila. Konten-konten itu dirancang dengan cermat untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis terdalam masyarakat Indonesia: identitas agama dan nasionalisme.
Yang membuat hoaks begitu mematikan bukan ketidaktahuan pemilih. Mekanisme psikologis bernama bias konfirmasi yang bekerja: manusia secara naluriah mempercayai informasi yang memvalidasi kebencian yang sudah ada dalam dirinya. Hoaks tidak mengubah pikiran —ia membakar api yang sudah menyala.
Orang tidak menerima hoaks karena bodoh. Mereka menerimanya karena hoaks memberitahu mereka apa yang sudah ingin mereka dengar.
Ketika Layar Pecah, Jalanan Terbakar
Polarisasi digital tidak tinggal di dunia maya. Ia tumpah ke kehidupan nyata.
Survei SMRC pasca-pemilu mengungkap: lebih dari 45% pendukung masing-masing kubu merasa sangat tidak nyaman jika anggota keluarga mereka menikah dengan pendukung kubu lawan. Sekitar 38% enggan berbisnis atau bertetangga dekat dengan “musuh politik” mereka.
Puncaknya: kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Demonstrasi penolakan hasil pemilu berubah menjadi kekerasan massal, vandalisme, dan korban jiwa. Ini bukan kegagalan keamanan semata. Ini adalah konsekuensi logis ketika ratusan ribu orang telah dibangun keyakinannya selama berbulan-bulan bahwa KPU adalah musuh bersama, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya, bahwa satu-satunya kebenaran adalah yang beredar di grup WhatsApp mereka.
Ketika institusi demokrasi didelegitimasi di ruang digital, kepercayaan pada mekanisme hukum ikut runtuh bersamanya.
Perdamaian Palsu di Atas Luka yang Membuka
Ketika Joko Widodo merangkul Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dunia menyebutnya rekonsiliasi. Di permukaan, ketegangan mereda. Kabinet terisi. Stabilitas terjaga.
Tapi ada yang tersembunyi di balik permukaan itu.
Para ilmuwan politik menyebut fenomena ini kartelisasi elite: situasi di mana elite yang sebelumnya berseteru bersatu bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk membagi kekuasaan. Polarisasi yang selama berbulan-bulan membakar masyarakat di akar rumput tiba-tiba dipadamkan di tingkat elite —bukan melalui rekonsiliasi kultural yang tulus, melainkan melalui transaksi kekuasaan. Rakyat yang dibakar oleh propaganda biner dibiarkan menyembuhkan luka sendiri. Elite yang mengobarkan apinya duduk bersama di meja kabinet.
Ruang oposisi parlemen mengempis. Demokrasi secara formal bertahan, tetapi secara substansial melemah dari dalam.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Indonesia tidak terlambat. Tapi waktu terus berjalan.
Regulasi algoritmik yang memaksa transparansi platform digital adalah kebutuhan mendesak —bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan mesin polarisasi tidak terus beroperasi tanpa pengawasan. Industri buzzer dan jaringan bot yang memproduksi disinformasi perlu ditindak tegas.
Literasi digital kewargaan harus menjadi prioritas pendidikan nasional. Tidak cukup mengajarkan cara memakai smartphone; masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali bias konfirmasi dalam diri sendiri, memahami cara kerja algoritma, dan berpikir kritis terhadap konten yang viral.
Partai politik harus meninggalkan strategi mobilisasi berbasis identitas biner yang memecah belah, dan beralih pada kampanye programatik yang dapat diperdebatkan secara rasional.
Demokrasi di Ujung Algoritma
Jürgen Habermas, filsuf politik besar Jerman, pernah bermimpi tentang ruang publik sebagai arena ideal di mana warga bertukar argumen secara rasional dan setara. Media sosial awalnya tampak seperti wujud nyata dari mimpi itu: semua orang bisa berbicara, semua orang bisa didengar.
Pilpres 2019 membuktikan bahwa mimpi itu bisa berubah menjadi mimpi buruk ketika infrastruktur teknologi di baliknya dikonfigurasi untuk memaksimalkan keuntungan komersial —bukan kualitas diskursus publik.
Media sosial bukan cermin netral yang hanya memantulkan realitas. Ia adalah aktor aktif yang memilih, memperkuat, dan memanipulasi apa yang kita lihat, apa yang kita percaya, dan siapa yang kita benci.
Indonesia berhasil melewati 2019 tanpa runtuhnya sistem demokrasi secara formal. Tapi bekas luka itu masih ada. Dan selama mesin polarisasi itu masih berjalan —selama ruang gema itu masih menggema, selama kebohongan masih mengalahkan fakta dalam kecepatan viral— demokrasi Indonesia akan terus berdiri di tepi jurang.
Menjaga demokrasi di era digital bukan hanya tugas politisi dan lembaga. Ia adalah tanggung jawab setiap warga yang memilih untuk berpikir sebelum menekan tombol bagikan.
Tinggalkan Balasan