TANYAFAKTA.CO, MUARO JAMBI – Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV Jambi-Sumbar menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi untuk memperkuat pengamanan aset negara yang dikuasai pihak ketiga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi antara Kepala Kejari Muaro Jambi Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Jhon Freddy Simbolon, S.H., dengan Sekretaris PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar Muhammad Ridwan dan Kasubag Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sumarfin Purba di Kantor Kejari Muaro Jambi, Sengeti, Jumat (10/7/2026).

Sekretaris PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar, Muhammad Ridwan, mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya penguatan pengamanan aset perusahaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi.

Baca juga:  Keluarga Besar Bank Jambi Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

“Ya, kami bersilaturahmi dengan Kajari. Banyak hal yang kami bicarakan dan sepakati, salah satunya pengamanan aset di kebun dan pabrik kelapa sawit (PKS) kami yang berada di wilayah hukum Muaro Jambi,” kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan itu juga membahas kelanjutan kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Datun Kejari Muaro Jambi.

“Sebenarnya kerja sama ini sudah berlangsung sejak lama. Sekarang tentu akan kami perbarui kembali. Insyaallah dalam waktu dekat kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU),” jelasnya.

Baca juga:  Sinsen & HPCI Chapter Jambi Rayakan Harpelnas 2025 Fun Gathering

Menurut Ridwan, kunjungan manajemen PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar ke Kejari Muaro Jambi merupakan bagian dari upaya mempererat koordinasi antarlembaga dalam mendukung perlindungan dan pengamanan aset perusahaan.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan aset perusahaan dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga tercipta tata kelola aset yang optimal, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. (*)