Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian agar seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dijalankan secara akuntabel.
Dalam dialog tersebut turut hadir Ketua Tim Independen untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (TINDAK), Wiranto Manalu, yang menyoroti dugaan keberadaan dana “siluman” senilai Rp58 miliar. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius DPRD agar transparansi penggunaan anggaran tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak luntur.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan DPRD selama ini telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami tampung. Selanjutnya akan kami bahas bersama seluruh anggota DPRD sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku,” kata Hafiz.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Saya sepakat bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan memang harus memiliki rasa curiga terhadap setiap kebijakan pemerintah. Itulah fungsi aksi moral dan aksi sosial yang dijalankan mahasiswa,” ujarnya.
Namun demikian, Samsul menjelaskan bahwa berbagai kewenangan DPRD, termasuk apabila muncul usulan penggunaan hak interpelasi, tidak dapat diputuskan oleh unsur pimpinan semata.
“Semua harus dibahas secara internal bersama seluruh anggota DPRD. Tidak bisa diputuskan oleh kami berempat saja. Semua memiliki mekanisme yang harus dihormati,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, unsur pimpinan DPRD memastikan tujuh tuntutan yang disampaikan GMNI akan menjadi perhatian serius lembaga legislatif. Seluruh aspirasi tersebut akan dipelajari dan dibahas melalui mekanisme internal DPRD Provinsi Jambi sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dialog yang berlangsung lebih dari satu jam itu ditutup dalam suasana penuh keakraban. Meski datang membawa kritik yang tajam, mahasiswa dan pimpinan DPRD menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu harus berakhir dengan konfrontasi.
Perbedaan pandangan justru menjadi ruang untuk saling mendengar, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)
Tinggalkan Balasan