TANYAFAKTA.CO, MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menerima kedatangan jajaran pengurus dan anggota Forum Kepala Desa se-Kabupaten Muaro Jambi dalam agenda audiensi di Ruang Rapat Gabungan Kantor Sekretariat DPRD Muaro Jambi, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut digelar untuk merespons keresahan para kepala desa terkait krisis anggaran yang tengah dihadapi pemerintahan desa.
Kondisi tersebut bermula dari penyesuaian kebijakan pemangkasan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat yang dinilai semakin memperberat beban operasional pemerintahan di tingkat desa.
Situasi di lapangan disebut semakin diperparah oleh belum cairnya Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi hingga memasuki September 2026.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah desa disebut kewalahan memenuhi kebutuhan administrasi harian, termasuk menghadapi tersendatnya pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa.
Merespons keluhan tersebut, Anggota DPRD Muaro Jambi Dapil 3 dari Fraksi Partai NasDem, Datuk Ambo Tuo, S.Ag., menekankan pentingnya pendampingan teknis bagi pemerintah desa.
Ia menyoroti perlunya peningkatan kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Desa Tenaga Teknis. Menurutnya, peran pendamping sangat krusial dalam membantu kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa lainnya menyusun postur anggaran.
Dengan pendampingan yang optimal, pemerintah desa diharapkan tidak lagi kewalahan menghadapi dinamika perubahan regulasi maupun kondisi defisit anggaran.
Tinggalkan Balasan