Oleh: Elas Anra Dermawan, SH 

TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Kebijakan pembangunan daerah dalam konteks negara hukum tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip good governance, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, arah kebijakan yang dijalankan oleh Al Haris menunjukkan kecenderungan yang positif menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini tercermin dari integrasi antara pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta komitmen terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Landasan Kebijakan : Perspektif Hukum dan Administrasi Publik

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan gubernur merupakan bentuk beleidsregel (kebijakan publik) yang harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), antara lain:

Baca juga:  Refleksi Hari Guru 2025: Guru Manusia Mulia, Pahlawan Kehidupan yang Kerap Dilupakan

1.Kepastian hukum

2.Keterbukaan (transparansi)

3.Akuntabilitas

4.Proporsionalitas

Program pembangunan Jambi yang berorientasi pada konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diarahkan pada prinsip keadilan distributif, yaitu distribusi manfaat pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Implementasi Kebijakan : Fakta Empiris

Beberapa program konkret yang mencerminkan arah kebijakan tersebut antara lain:

1.Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Program pembangunan jalan melalui skema multi-years terbukti mempercepat akses antarwilayah dan mengurangi keterisolasian daerah.

Pembangunan jalan strategis seperti Suak Kandis dan Batangasai mempercepat mobilitas masyarakat secara signifikan Waktu tempuh yang sebelumnya berjam-jam kini dapat dipangkas hingga setengahnya

Analisis hukum:

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa pembangunan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca juga:  Percepat Realisasi Manfaat Ekonomi Sektor Migas, Gubernur Al Haris Tunjuk PT. Paleopetro Hitung Hak Kelola PI 10 Persen

2.Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

 

Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan bantuan kepada sektor UMKM dan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan inklusif.

Bantuan UMKM dan pendidikan telah dirasakan langsung oleh masyarakat Analisis politik:

Ini menunjukkan orientasi kebijakan yang tidak elitis, melainkan berbasis pada ekonomi kerakyatan, yang menjadi ciri negara kesejahteraan (welfare state).

3.Penguatan Kinerja Birokrasi (ASN)

Peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan. ASN ditegaskan sebagai ujung tombak pembangunan daerah Pertumbuhan ekonomi Jambi tetap stabil di tengah dinamika global