TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memulai langkah transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju konsep Pemerintah Digital. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi Transformasi SPBE menjadi Pemerintah Digital yang digelar pada Kamis (16/04/2026) pagi di Aula Bapperida Kota Jambi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang menangani aspek teknis sebagai peserta sosialisasi.

Komitmen transformasi tersebut diperkuat dengan kehadiran narasumber utama, yakni Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, serta Koordinator Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Reni Aryani, S.Kom., M.S.I.

Baca juga:  Sekda Sudirman Lepas Keberangkatan Umroh 4 Warga Binaan Satgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Diza menyampaikan bahwa transformasi menuju Pemerintah Digital diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas melalui pemanfaatan data dan teknologi.

“Pemerintah Kota Jambi berkomitmen mendukung penuh implementasi transformasi ini, karena akan menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemkot Jambi berada pada jalur yang tepat, didukung oleh target Indeks Pemerintahan Digital yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025–2029.

Selain itu, Pemkot Jambi juga telah memiliki super aplikasi JAGA yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai platform layanan digital terintegrasi.

Baca juga:  Dorong Ketahanan Pangan dan Agrowisata, Wali Kota Jambi Tanam Padi Gogo Bersama 500 Anggota Pramuka

“Dengan satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah,” tambahnya.

Diza juga menjelaskan bahwa transformasi menuju Pemerintah Digital akan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi, baik terhadap program maupun kinerja perangkat daerah.

“Ini memudahkan kami dan inspektorat dalam melakukan kontrol. Jika ada hal yang tidak sesuai, dapat segera dievaluasi dan diperbaiki bersama,” jelasnya.