TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Profesor Emeritus Universitas Borobudur, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., memperkenalkan gagasan Eco-Marhaenisme sebagai pembaruan pemikiran kebangsaan yang berakar pada ajaran Bung Karno untuk menjawab tantangan lingkungan hidup, kedaulatan energi, dan geopolitik global abad ke-21.
Gagasan tersebut disampaikan dalam tulisan yang dipersembahkan dalam rangka Haul ke-13 Dr. (HC) H.M. Taufiq Kiemas pada Senin (8/6/2026).
Menurut Prof. Arief Hidayat, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan geopolitik yang ditandai oleh persaingan antarnegara dalam memperebutkan energi, mineral strategis, pangan, air, teknologi, hingga jalur perdagangan global. Di saat yang sama, krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ancaman kelangkaan sumber daya alam semakin menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan peradaban manusia.
“Indonesia memerlukan paradigma baru yang mampu mengintegrasikan kedaulatan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan sosial, dan kepentingan nasional dalam satu kerangka konstitusional yang utuh,” tulis Prof. Arief.
Aktualisasi Pemikiran Bung Karno
Dalam pandangannya, Eco-Marhaenisme merupakan aktualisasi pemikiran Bung Karno mengenai kemerdekaan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan realitas abad ke-21.
Jika Marhaenisme lahir sebagai jawaban terhadap kolonialisme ekonomi pada abad ke-20, maka Eco-Marhaenisme hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan, transisi energi, serta rivalitas geopolitik global yang semakin kompleks.
Prof. Arief menjelaskan bahwa Eco-Marhaenisme tidak dimaksudkan menggantikan Marhaenisme, melainkan mengembangkannya agar tetap relevan dengan tantangan zaman.
Ia mendefinisikan Eco-Marhaenisme sebagai Mazhab Konstitusi Hijau Indonesia yang mensintesiskan nilai-nilai Pancasila, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, pemikiran Bung Karno, prinsip Green Constitution, serta geopolitik sumber daya alam global.
Dalam konsep tersebut, sumber daya alam tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi ekonomi, melainkan sebagai fondasi eksistensi bangsa, sumber kedaulatan nasional, dan amanat konstitusional yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
Dekalog Eco-Marhaenisme
Sebagai kerangka ideologis, Prof. Arief memperkenalkan sepuluh prinsip dasar atau Dekalog Eco-Marhaenisme.
Sepuluh prinsip tersebut meliputi pandangan bahwa alam adalah amanat, negara merupakan pengelola strategis kekayaan alam, rakyat menjadi penerima manfaat utama sumber daya alam, lingkungan hidup merupakan hak konstitusional generasi mendatang, serta energi dipandang sebagai instrumen kedaulatan bangsa.
Selain itu, konsep tersebut juga menempatkan hilirisasi sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi nasional, teknologi sebagai alat pembebasan bangsa, geopolitik yang harus melayani kepentingan nasional, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta kedaulatan sumber daya alam sebagai fondasi kedaulatan peradaban.
“Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi pedoman etis, konstitusional, dan strategis dalam penyelenggaraan negara pada era transisi energi dan kompetisi geopolitik global,” ujarnya.
Pasal 33 UUD 1945 sebagai Doktrin Kedaulatan
Prof. Arief menegaskan bahwa pemikiran Bung Karno tentang penguasaan sumber daya alam menemukan bentuk konstitusionalnya dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Menurutnya, Pasal 33 tidak dapat dipahami hanya sebagai norma ekonomi, melainkan sebagai doktrin konstitusional yang menegaskan kedaulatan bangsa atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
“Bangsa yang tidak menguasai sumber daya strategisnya sendiri tidak akan pernah sepenuhnya merdeka,” tulisnya.
Tinggalkan Balasan