Kekeliruan berikutnya adalah asumsi bahwa pelabuhan secara otomatis akan menciptakan kemajuan ekonomi. Sejarah pembangunan justru menunjukkan bahwa pelabuhan yang sukses bukanlah pelabuhan yang dibangun lebih dahulu, melainkan pelabuhan yang didukung oleh basis produksi yang kuat. Pelabuhan tidak menciptakan barang.
Pelabuhan tidak menghasilkan ekspor. Pelabuhan tidak menumbuhkan industri dengan sendirinya. Semua itu lahir dari produktivitas ekonomi masyarakat, investasi, industri pengolahan, kawasan ekonomi, dan aktivitas bisnis yang sehat.
Pertanyaan mendasarnya bukanlah mengapa pelabuhan belum berkembang, melainkan apakah basis produksi dan hilirisasi komoditas Jambi sudah cukup kuat untuk menopang pelabuhan internasional berskala besar secara berkelanjutan. Jika belum, maka pembangunan pelabuhan tanpa penguatan sektor produktif justru berisiko menghasilkan infrastruktur yang belum optimal pemanfaatannya.
Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Fokus pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi yang mampu memanfaatkan infrastruktur tersebut secara maksimal. Selain itu, menempatkan seluruh tanggung jawab pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung kepada Pemerintah Provinsi Jambi juga kurang tepat. Ini merupakan aspek yang sering luput dalam berbagai opini publik.
Pembangunan pelabuhan internasional bukanlah kewenangan tunggal pemerintah provinsi. Proyek semacam ini melibatkan banyak aktor dan lembaga, mulai dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, badan usaha pelabuhan, hingga investor swasta.
Perencanaan, pendanaan, regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga operasional pelabuhan merupakan proses yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Sejak awal, Pelabuhan Ujung Jabung juga telah ditempatkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah sebagai bagian dari strategi penguatan konektivitas dan logistik Provinsi Jambi.
Pengembangan kepelabuhanan di Jambi dirancang secara bertahap, mulai dari optimalisasi Pelabuhan Talang Duku dan Kuala Tungkal dalam jangka pendek, penguatan Pelabuhan Sabak dalam jangka menengah, hingga pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan gerbang perdagangan internasional dalam jangka panjang.
Pernyataan bahwa tanpa pelabuhan utama visi Jambi berdaya saing hanyalah “mimpi di siang bolong” lebih tepat dipahami sebagai hiperbola politik daripada kesimpulan akademik. Sebab kesimpulan tersebut dibangun di atas tiga kelemahan mendasar, single factor fallacy yang menjelaskan persoalan kompleks hanya dengan satu variabel, false dilemma yang seolah hanya menyisakan dua pilihan, serta oversimplification yang menyederhanakan pembangunan daerah menjadi sekadar persoalan pelabuhan.
Dalam perspektif pembangunan regional, pelabuhan bukanlah prasyarat tunggal kemajuan daerah. Pelabuhan yang berhasil umumnya lahir dari ekonomi yang produktif, investasi yang berkembang, sumber daya manusia yang berkualitas dan institusi yang kuat.
Karena itu, masa depan Jambi tidak ditentukan oleh satu proyek infrastruktur, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan pembangunan manusia, ekonomi, investasi, tata kelola dan konektivitas wilayah secara berkelanjutan. Pelabuhan merupakan bagian penting dari proses tersebut, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing daerah.
Tinggalkan Balasan