TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Jambi mengecam keras kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang dilakukan secara tiba-tiba dan dinilai sangat membebani masyarakat. Kenaikan tersebut dianggap sebagai bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup.

Ketua Umum PW KAMMI Jambi, Aldo Iswanto, menyoroti lonjakan harga Pertamax yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau mengalami kenaikan sekitar 32 persen dalam waktu singkat. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan yang tidak manusiawi dan menyiksa rakyat, khususnya masyarakat kelas menengah yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca juga:  Rayakan Idul Fitri dengan Motor Prima, AHASS Jambi Tebar Diskon Spesial

Kenaikan harga Pertamax secara mendadak adalah bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat. Di saat rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah justru menghadirkan kebijakan yang semakin menambah beban. Ini adalah keputusan yang tidak manusiawi dan menyiksa rakyat,” tegas Aldo Iswanto.

Aldo menambahkan bahwa pemerintah dan Pertamina harus bertanggung jawab atas dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Menurutnya, pengelolaan sektor energi tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga harus mengedepankan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Atas dasar itu, PW KAMMI Jambi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, termasuk Direktur Utama Pertamina dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga:  Javana Village 5 Hunian Subsidi Modern dengan Nuansa Pedesaan di Sungai Bertam, Booking Cuma 500 Ribu!

Kami mendesak Presiden untuk segera mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM apabila tidak mampu menghadirkan kebijakan energi yang berpihak kepada rakyat. Jabatan publik adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan membuat kebijakan yang justru memperberat kehidupan mereka,” lanjut Aldo.

Selain itu, PW KAMMI Jambi meminta pemerintah membuka secara transparan dasar penetapan harga Pertamax kepada publik serta menjelaskan secara rinci alasan di balik kenaikan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat. (*)