TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026) pagi, dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengawal pengelolaan keuangan negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan BPKP memiliki peran strategis yang tidak hanya sebatas melakukan pengawasan dan audit, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan kajian serta rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
“Jabatan Kepala BPKP saat ini sangat penting, bahkan setara dengan Menteri. Ini menunjukkan betapa besar peran BPKP dalam mengawal pembangunan,” ujar Al Haris.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah bersama BPKP harus terus memperkuat komitmen dalam memastikan setiap anggaran yang masuk ke Provinsi Jambi digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerugian negara.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Keuangan yang masuk di Jambi ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawalnya,” tegasnya.
Al Haris juga mengapresiasi peran BPKP yang selama ini tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi turut membantu pemerintah daerah melalui kajian dan analisis sebelum kebijakan diterapkan.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi sering meminta masukan BPKP untuk memastikan berbagai kebijakan yang dirancang dapat berjalan sesuai aturan.
“Rekomendasi dari BPKP sangat membantu dalam mencermati kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan bisa diterapkan di daerah. Dari hasil kajian itu menjadi bahan dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota agar tidak ragu berkoordinasi dengan BPKP apabila menghadapi kendala atau membutuhkan analisis dalam menentukan langkah strategis.
Menurutnya, langkah cepat dalam melakukan evaluasi sangat penting, terutama jika terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Kita harus cepat mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan agar tidak semakin besar kerugiannya. Silakan dilakukan audit cepat apabila ada informasi, termasuk dari media, sehingga bisa segera dibenahi,” katanya.
Al Haris berharap dengan kepemimpinan baru di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan semakin kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita bekerja sungguh-sungguh bagaimana mengawal keuangan negara agar maksimal dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Walaupun kondisi dunia tidak selalu mudah, kita berupaya agar Jambi tetap stabil dan pembangunan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan