Oleh : Ade Hary Purnama Silitonga
TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Di tengah keberagaman suku dan budaya yang hidup di Provinsi Jambi, sejarah mencatat satu nama yang tak boleh dilupakan, yakni Djamaluddin Tambunan. Sosok berdarah Batak ini pernah dipercaya menjadi Gubernur Jambi pada periode 1974–1979. Fakta sejarah tersebut menjadi bukti bahwa sejak dahulu Jambi telah membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki kapasitas untuk mengabdi, tanpa memandang latar belakang etnis.
Djamaluddin Tambunan bukanlah pejabat yang lahir dari proses instan. Sebelum memimpin Jambi, ia telah menghabiskan puluhan tahun berkarier di birokrasi pemerintahan.
Ia pernah menjadi Wedana Tanjung Balai, Patih Asahan, Bupati Asahan, Bupati Labuhanbatu, Wali Kota Pematang Siantar, Bupati Simalungun, Gubernur Muda Sumatera Utara, hingga Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara. Rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa ketika dipercaya memimpin Jambi, ia telah memiliki pengalaman administrasi dan kepemimpinan yang panjang.
Selama menjabat sebagai Gubernur Jambi, Djamaluddin Tambunan mendorong berbagai langkah pembangunan. Di antaranya pemindahan ibu kota Kabupaten Batanghari ke Muara Bulian, penghapusan sejumlah pungutan daerah terhadap komoditas ekspor, serta pembenahan tata kelola sektor kehutanan.
Menjelang akhir masa jabatannya, ia bahkan menulis buku Jambi Yang Menanti Jamahan, sebuah dokumentasi mengenai kondisi dan pembangunan Jambi selama masa kepemimpinannya. Tradisi seorang kepala daerah menulis buku tentang pemerintahannya merupakan sesuatu yang relatif jarang pada masa itu.
Kehadiran Djamaluddin Tambunan di Jambi juga mencerminkan semangat masyarakat Batak dalam dunia birokrasi. Budaya yang menempatkan pendidikan, disiplin, dan kerja keras sebagai nilai utama telah melahirkan banyak aparatur negara yang mengabdi di berbagai daerah, termasuk Jambi. Namun yang lebih penting, keberhasilan mereka tidak lahir karena identitas suku, melainkan karena kompetensi dan dedikasi.
Sejarah Djamaluddin Tambunan memberikan pelajaran bahwa Jambi sejak lama memiliki tradisi pemerintahan yang menghargai kapasitas. Kepercayaan untuk memimpin provinsi ini pernah diberikan kepada seorang putra Batak karena rekam jejak dan kemampuannya sebagai birokrat.
Hal itu menunjukkan bahwa dalam pemerintahan, ukuran utama semestinya bukan asal-usul, melainkan integritas, pengalaman, dan kemampuan menjalankan amanah publik.
Di tengah masyarakat Jambi yang majemuk, kisah Djamaluddin Tambunan menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan. Orang Batak telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Provinsi Jambi, berdampingan dengan masyarakat Melayu dan berbagai suku lainnya dalam membangun daerah.
Rekam jejak tersebut menjadi bukti bahwa pengabdian kepada Jambi tidak mengenal batas etnis, melainkan ditentukan oleh kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Sejarah telah membuktikan bahwa Jambi bukan hanya milik satu suku atau golongan, melainkan rumah bersama bagi setiap anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengabdi. Warisan kepemimpinan Djamaluddin Tambunan menjadi salah satu bukti bahwa meritokrasi pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan Provinsi Jambi.
Tinggalkan Balasan