Menurutnya, tahapan penyampaian dokumen KUPA-PPAS dari Bupati Muaro Jambi telah dilakukan. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi tanggung jawab DPRD untuk dibahas dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat.
“Kondisi sekarang kita harus banyak memahami kondisi daerah maupun kebijakan pusat. Tahapan berikutnya untuk KUPA-PPAS sudah disampaikan Bupati, tinggal tugas DPR membahas itu dan disesuaikan dengan kondisi sekarang,” ujar Aidi Hatta.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Aidi menegaskan, infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Muaro Jambi.
Ia menilai tingkat kerusakan jalan di wilayah Muaro Jambi cukup tinggi seiring tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas pelajar, hingga lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut.
Karena itu, keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
DPRD Minta Pemkab Tak Hanya Menunggu
Untuk mengatasi keterbatasan Dana Bagi Hasil (DBH), DPRD Muaro Jambi mendorong Bupati bersama OPD terkait meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta.
Aidi meminta Pemkab tidak pasif menunggu kebijakan atau alokasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, diperlukan langkah aktif untuk memperjuangkan kepentingan fiskal dan pembangunan Muaro Jambi.
“Harapan kita dari DPRD, Pemkab melalui Bupati dan OPD terkait harus serius jemput bola ke pusat. Jangan hanya menunggu,” tegasnya. (*)
Tinggalkan Balasan