Praktik penyelewengan, penurunan kualitas bahan bangunan, hingga indikasi “penyunatan” dana kerap terjadi akibat minimnya keterbukaan dan lemahnya kontrol di tingkat tapak. Dengan hadirnya masyarakat yang kritis dan proaktif, risiko kebocoran anggaran dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap pihak sekolah dan kontraktor pelaksana. Papan informasi proyek yang memuat rincian anggaran, target waktu penyelesaian, serta spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dipasang secara terbuka di area yang mudah diakses publik.
Selain itu, perlu dibuka ruang komunikasi yang sehat antara pihak pengelola proyek, dinas terkait, dan masyarakat sipil. Jika terdapat ketidaksesuaian material atau kejanggalan di lapangan, forum dialog harus diutamakan.
Pengawasan tidak hanya berfokus pada penyelesaian bangunan tepat waktu, tetapi juga memastikan standar keselamatan gedung terpenuhi sehingga aman digunakan anak-anak dalam jangka panjang.
Dukungan anggaran dari kementerian pusat untuk SDN 4 Parigi merupakan bukti perhatian pemerintah terhadap pemerataan fasilitas pendidikan di daerah. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Muna.
Langkah masyarakat sipil Kelurahan Wasolangka yang siap mengawal dana tersebut patut diapresiasi.
Ketika pemerintah pusat berkomitmen memberikan anggaran, pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekusi secara jujur, dan masyarakat sipil menjalankan fungsi kontrol sosial dengan bijak, maka mutu pendidikan anak-anak akan menjadi perhatian serius demi kemajuan peradaban pendidikan yang lebih berkualitas serta kemajuan daerah dan bangsa. (*)
Tinggalkan Balasan