TANYAFAKTA.CO, MUNA – Kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Muna. Sebanyak enam sekolah dasar (SD) di Kabupaten Muna mendapatkan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Saat ini, proses pengerjaan sedang berlangsung oleh satuan pendidikan masing-masing.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Muna, Ariani Dano, mengatakan enam sekolah dasar yang mendapatkan dana revitalisasi tersebut ditentukan oleh kementerian terkait berdasarkan data yang diinput oleh masing-masing pihak sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
SDN 4 Parigi, yang terletak di Kelurahan Wasolangka, merupakan salah satu sekolah yang dipastikan menerima suntikan dana rehabilitasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Dengan nilai anggaran yang menyentuh angka miliaran rupiah, bantuan ini menjadi angin segar sekaligus secercah harapan bagi pihak sekolah, para siswa, dan guru yang selama ini merindukan fasilitas belajar yang layak, aman, dan memadai. Hal ini mengingat kondisi bangunan sekolah, seperti atap yang bocor, tembok dan dinding yang perlahan terus retak, serta meja dan tempat duduk siswa maupun guru yang perlahan rusak bahkan dimakan rayap,” ujarnya.
Namun, mengalirnya dana dalam jumlah besar tersebut turut memicu perhatian serius dari masyarakat.
Salah satunya disampaikan Haswin, yang merupakan alumni SDN 4 Parigi. Ia mengatakan rehabilitasi sekolah bukan sekadar proyek fisik berupa perbaikan atap, pemolesan dinding, atau penggantian lantai. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat merupakan investasi negara bagi masa depan anak-anak sebagai generasi muda penerus di Wasolangka.
“Anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBN melalui Kemendikdasmen sudah sepatutnya kembali dalam bentuk infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar proyek asal jadi,” ujar Haswin.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal proses revitalisasi tersebut bukan merupakan bentuk kecurigaan, melainkan bagian dari kewajiban berdemokrasi melalui pengawasan partisipatif (public oversight).
Praktik penyelewengan, penurunan kualitas bahan bangunan, hingga indikasi “penyunatan” dana kerap terjadi akibat minimnya keterbukaan dan lemahnya kontrol di tingkat tapak. Dengan hadirnya masyarakat yang kritis dan proaktif, risiko kebocoran anggaran dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap pihak sekolah dan kontraktor pelaksana. Papan informasi proyek yang memuat rincian anggaran, target waktu penyelesaian, serta spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dipasang secara terbuka di area yang mudah diakses publik.
Selain itu, perlu dibuka ruang komunikasi yang sehat antara pihak pengelola proyek, dinas terkait, dan masyarakat sipil. Jika terdapat ketidaksesuaian material atau kejanggalan di lapangan, forum dialog harus diutamakan.
Pengawasan tidak hanya berfokus pada penyelesaian bangunan tepat waktu, tetapi juga memastikan standar keselamatan gedung terpenuhi sehingga aman digunakan anak-anak dalam jangka panjang.
Dukungan anggaran dari kementerian pusat untuk SDN 4 Parigi merupakan bukti perhatian pemerintah terhadap pemerataan fasilitas pendidikan di daerah. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Muna.
Langkah masyarakat sipil Kelurahan Wasolangka yang siap mengawal dana tersebut patut diapresiasi.
Ketika pemerintah pusat berkomitmen memberikan anggaran, pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekusi secara jujur, dan masyarakat sipil menjalankan fungsi kontrol sosial dengan bijak, maka mutu pendidikan anak-anak akan menjadi perhatian serius demi kemajuan peradaban pendidikan yang lebih berkualitas serta kemajuan daerah dan bangsa. (*)
Tinggalkan Balasan