TANYAFAKTA.CO, MUARO JAMBI — Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Universitas Jambi (UNJA) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi Perwakilan? Menimbang Pilkada Langsung dan Tidak Langsung di Indonesia”, Senin (21/9/2026), di Gedung UNIFAC UNJA Mendalo.
Seminar tersebut menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang politik, yakni Prof. Firman Noor, Ph.D., dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia sekaligus Profesor Riset dan Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Dori Efendi, S.IP., M.Soc.Sc., Ph.D., dosen Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNJA.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNJA, Dr. M. Zulfa Aulia, S.H., M.H., menyoroti hubungan timbal balik yang kuat antara disiplin ilmu hukum dan politik.
“Hukum dan politik memang memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Kadang-kadang hukum yang mendeterminasi politik, tapi kadang-kadang juga sebaliknya, politik yang lebih determinan dibanding hukum,” ujarnya.
Dr. Zulfa juga mengajak para akademisi yang hadir untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang pemilu di Indonesia.
Menurutnya, generasi yang lebih senior telah mengalami perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari mekanisme tidak langsung hingga kemudian beralih menjadi pemilihan langsung pascareformasi.
“Kita semua, terutama generasi yang lebih senior, sudah mengalami masa-masa di mana Indonesia pemilihan kepala daerah itu tidak langsung dan beralih kemudian pascareformasi menjadi langsung. Ini tentu topik yang menarik dan aktual tampaknya untuk kondisi Indonesia kekinian, terutama dikaitkan dengan kedaulatan rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Program Studi Ilmu Politik, Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa seminar tersebut penting bagi mahasiswa untuk memperluas cakrawala berpikir di luar teori yang diperoleh di ruang kelas.
Ia juga memaparkan latar belakang historis pergeseran sistem pemilu di Indonesia, khususnya transisi dari sistem tidak langsung menuju pemilihan langsung pascareformasi yang hingga kini masih memicu perdebatan.
“Kita tahu semua bahwa periode awal-awal reformasi hingga sekitar tahun 1950-an. Perjalanan partai politik kita, hingga perjalanan demokrasi. Sistem pemilu kita yang dulunya tidak langsung kemudian berganti menjadi pemilihan langsung. Dan kemudian juga ada wacana apakah kemudian pemilihan atau pemilu itu masih layak atau cocok,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Cholillah memotivasi mahasiswa agar memanfaatkan kehadiran para narasumber untuk memperdalam pemahaman dan berdiskusi.
“Dengan adanya seminar ini harapannya teman-teman secara aktif dapat bertanya dan diskusi lebih panjang. Karena sumber yang hadir ini adalah orang yang tepat untuk bisa kita mendapatkan insight yang berbeda. Jadi jangan sia-siakan waktu diskusinya,” tegasnya.
Sesi seminar kemudian dipandu moderator Ian Pasaribu, S.I.P., M.Si., bersama kedua narasumber.
Prof. Firman Noor, Ph.D. selaku pemateri pertama menyampaikan materi berjudul “Pilkada Langsung dan Upaya Memelihara Demokrasi Substansial”. Sementara itu, Dori Efendi, S.IP., M.Soc.Sc., Ph.D. membawakan materi mengenai kedaulatan rakyat dan demokrasi secara umum.
Seminar nasional tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan dinamis. Sejumlah mahasiswa dan dosen secara aktif menyampaikan pandangan serta pertanyaan kritis kepada kedua narasumber, khususnya mengenai relevansi dan efektivitas pilkada serta kesiapan daerah dalam menyongsong pilkada.
Melalui diskusi akademis tersebut, civitas akademika Universitas Jambi diharapkan dapat terus mengawal jalannya sistem demokrasi yang substansial sekaligus memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi masa depan politik di Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan