TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH sangat mengapresiasi dan mendukung menyukseskan Program Reforma Agraria, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan serta meningkatkan pemerataan pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi dan dukungan tersebut disampaikanya saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan yang bertema “Reforma Agraria Mekanisme dan Strategi Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Di Provinsi Jambi” ini diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (12/08/2025).
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, masih dihadapkan pada permasalahan agraria, seperti konflik lahan, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan rakyat.
“Reforma Agraria hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, bukan sekadar program, melainkan amanah konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur Al Haris.
“Sejak pelaksanaan GTRA Provinsi Jambi pada Tahun 2018, yang saat ini memasuki tahun ke-8 dengan perjalanan yang panjang, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan aset, penataan akses, hingga mediasi penyelesaian konflik agraria. Namun, tantangan besar masih kita hadapi, terutama dalam hal penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” lanjutnya.
Dikatakan Gubernur Al Haris, salah satu sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang perlu terus didorong di Provinsi Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
“Pada tahun 2024 melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah dilakukan berbagai upaya identifikasi dan koordinasi lintas sektor guna mempercepat penetapan TORA,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menjelaskan, hasil pembahasan dan kajian yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah rekomendasi potensi lokal TORA yang sebagian besar berasal dari pelepasan kawasan hutan serta tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat.
Provinsi Jambi mempunyai potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang cukup besar bersumber dari Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTKH) seluas 901,293 Ha, Adendum IUPHHK seluas 874,721 Ha, Tata Batas Lama seluas 50,445 Ha, dan Revisi RTRW Provinsi Jambi Tahun 2012 seluas 8.846,097 Ha.
“Hingga tahun 2025, sebagian besar dari lokasi tersebut telah ditindaklanjuti persertifikatan tanahnya melalui Redistribusi Tanah. Namun demikian, masih diperlukan upaya strategis untuk menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah pada lahan pelepasan Kawasan Hutan yang belum dapat dilaksanakan legalisasi asetnya,” jelas Gubernur Al Haris.
Tinggalkan Balasan