Oleh: Ados Aleksander Sianturi, S.Pd

TANYAFAKTA.CO Sejarah Indonesia hari ini sedang menghadapi ironi yang unik. Di satu sisi, generasi muda semakin antusias mempelajari tokoh-tokoh bangsa melalui media sosial. Di sisi lain, proses pembelajaran itu sering kali berlangsung secara instan, sepotong-sepotong, dan kehilangan konteks sejarahnya.

Akibatnya, yang muncul bukan kesadaran historis, melainkan fenomena fear of missing out (FOMO) terhadap tokoh tertentu dan penghakiman simplistis terhadap tokoh lainnya.

Dewasa ini, fenomena tersebut terlihat jelas dalam meningkatnya arus minat anak muda terhadap sosok Tan Malaka, terutama setelah hadirnya berbagai konten digital dan komunitas seperti Malaka Project yang memperkenalkan kembali sosok Tan Malaka kepada publik.

Akan tetapi, di tengah derasnya arus tersebut, muncul kecenderungan lain yang sama kuatnya, yakni mendiskreditkan Bung Karno melalui narasi-narasi populer di media sosial.

Bung Karno direduksi hanya menjadi tiga stigma yakni tukang kawin, penyebab hiperinflasi 1963-1966, dan bahkan mandor romusha. Tiga label ini beredar luas dalam bentuk potongan video, meme, dan unggahan pendek sensasional yang mudah dikonsumsi pengguna media sosial khususnya generasi muda. Padahal jelas. Persoalan sejarah tidak sesederhana algoritma media sosial.

Desukarnoisasi dalam Wajah Baru

Adapun istilah desukarnoisasi selama ini identik dengan kebijakan politik pasca-1965 (Era Orde Baru) yang secara sistematis berusaha mengurangi pengaruh pemikiran dan warisan politik Bung Karno. Era Orde Baru dibawah komando Soeharto berhasil membangun narasi bahwa Indonesia diselamatkan dari kekacauan ekonomi dan politik yang ditinggalkan oleh Soekarno.

Baca juga:  Waka II DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan: Revolusi Belum Selesai, Mahasiswa Harus Tegas Bela Kaum Marhaen

Sejarah kemudian dicatat dengan penekanan yang kuat terhadap kegagalan-kegagalan era Demokrasi Terpimpin, politik Nasakom yang memunculkan pemberontakan Gestok, Kolaborator Jepang, hingga pembelokan sejarah Pancasila.

Sementara kontribusi Bung Karno dalam pembentukan identitas kebangsaan, perjuangan anti-kolonialisme, ide-ide dan gagasan revolusioner, hingga diplomasi internasional sering kali ditempatkan di pinggir kesadaran publik.

Hal tersebut konsisten dilakukan orde baru melalui kurikulum sekolah, pengedaran buku-buku sejarah yang sudah “steril, pemutaran film propaganda, bahkan pembumihangusan buku-buku Bung Karno.

Yang menarik, desukarnoisasi hari ini tidak lagi hadir melalui instrumen negara, melainkan melalui media sosial. Mekanismenya lebih halus, lebih masif, dan sering kali lebih efektif.

Algoritma media sosial menyukai hal-hal yang sensasional. Narasi “Soekarno mempunyai banyak istri” lebih mudah viral dibandingkan pembahasan mengenai Marhaenisme sebagai “Ibu Kandung” dari Pancasila yang menjadi pandangan hidup rakyat Indonesia.

Tuduhan “Soekarno menyebabkan hiperinflasi” lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan tentang kompleksitas ekonomi pasca kolonial, pembiayaan revolusi, beban konflik regional, serta tekanan geopolitik akibat Perang Dingin.

Demikian pula tuduhan bahwa Soekarno adalah “mandor romusha” pada awal Tahun 1944. Faktanya, selama pendudukan Jepang, hampir seluruh elit nasionalis Indonesia berada dalam posisi yang amat dilematis.

Mereka bergerak dalam ruang yang sempit antara bekerja sama secara taktis dengan Jepang dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Baca juga:  Emir Moeis Luncurkan Buku “Marhaenisme: Visi Sosialisme Indonesia”, Ajak Generasi Muda Bongkar Distorsi Sejarah Bung Karno

Meskipun demikian, Bung Karno dalam otobiografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” karya Cindy Adams (1965) tetap mengakui bahwa keterlibatannya dalam Romusha merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya.

Melalui buku itu, Soekarno mengakui hatinya remuk jika mengingat tentang romusha. Bung Karno menangis dalam hati karena sebetulnya dia-lah yang yang ditugasi Jepang untuk mendata dan ‘merayu’ rakyatnya memasuki ranah kerja paksa yang mengerikan itu.

Bung Karno pun mengetahui jika para romusha yang dikirim ke Burma, hampir 99 persen meninggal. Ada yang meninggal kelaparan, meninggal disiksa, meninggal dipenggal kepalanya, meninggal di dalam gerbong kereta tertutup yang berisi ribuan romusha. Mereka dipaksa bekerja hingga tinggal kulit pembalut tulang.

Sulit bagi Bung Karno yang anti fasis dan yang getol dengan politik non-kooperatif untuk memutuskan terjun dan mengambil langkah tersebut. Akan tetapi menurut Bung Karno, jalan menuju kematian itu harus ditempuh karena rakyat Indonesia belum sepenuhnya mampu melakukan perlawanan revolusioner

Dan pada momentum yang sama rakyat Indonesia dapat mengkonsolidasikan kekuatan menuju kemerdekaan.

Oleh karena itu, menempatkan Bung Karno semata-mata sebagai mandor romusha merupakan penyederhanaan sejarah yang mengabaikan konteks pendudukan militer Jepang dan strategi politik para nasionalis pada masa itu.

Sejarah memang harus kritis terhadap Bung Karno, tetapi kritik yang sehat tidak identik dengan reduksi dan penghapusan konteks.

FOMO Tan Malaka dan Romantisme Tokoh yang Terlupakan

Di saat yang bersamaan, Tan Malaka justru mengalami kebangkitan popularitas. Generasi muda menemukan sosok yang dianggap “berbeda”, “radikal”, “intelektual”, dan “dikhianati sejarah”.

Baca juga:  Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual di Lingkungan Pariwisata

Judul buku-bukunya seperti “Madilog” kembali populer, kutipan-kutipannya seperti soal idealisme dan logika mistika memenuhi media sosial, dan namanya menjadi simbol perlawanan intelektual dan idola baru generasi muda.

Fenomena ini tentu positif. Selama puluhan tahun, pemikiran Tan Malaka memang kurang memperoleh ruang yang memadai dalam historiografi Indonesia.

Ia adalah tokoh revolusioner yang sejak awal telah menggagas konsep Republik Indonesia melalui bukunya Naar de Republiek Indonesia. Bahkan Mohammad Yamin menjulukinya sebagai “Bapak Republik Indonesia”.

Namun, persoalan muncul ketika apresiasi terhadap Tan Malaka berkembang menjadi FOMO historis. Tan Malaka diposisikan sebagai antitesis Bung Karno. Seolah-olah untuk mengagumi Tan Malaka, seseorang harus terlebih dahulu membenci Soekarno.

Padahal dalam perjalanan sejarah, hubungan antara keduanya jauh lebih kompleks dan justru dipenuhi rasa hormat.

Bung Karno sangat mengagumi Tan Malaka.

Hemat penulis, Bung Karno adalah salah satu tokoh yang sangat mengagumi pemikiran politik Tan Malaka sehingga membuatnya selalu merasa penasaran akan sosoknya. Kekaguman itu membuat Bung Karno ‘melahap’ buku-buku tulisan Tan Malaka.

Sebut saja buku ‘Naar de Republiek Indonesia’ (Menuju Republik Indonesia) yang ditulis Tan Malaka di tempat persembunyiannya di Canton, Tiongkok tahun 1925. Kemudian buku ‘Aksi Massa’ yang ditulis Tan Malaka tahun 1926.