TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen sejarah maupun sekadar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.
“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, pertumbuhan tersebut harus terus diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan strategis bagi dunia. Presiden Prabowo menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas penting.
“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting, dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di saat banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ungkap Presiden Prabowo.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui bahwa selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia masih dinikmati di luar negeri, sementara rakyat belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan bangsanya sendiri.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” tegasnya.
Menurut Presiden, ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Salah satu wujudnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut mencakup pemenuhan gizi masyarakat hingga perlindungan terhadap para pekerja.
“Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu serta diberdayakan,” tegasnya.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambung Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila juga mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan