TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/04/2025).

Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah dilaksanakan pada 9 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan jawaban dan penjelasan Pemerintah Provinsi Jambi secara langsung di hadapan anggota dewan.

Rapat juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Sani kemudian melanjutkan penyampaian jawaban dari Gubernur Al Haris.

“Untuk itu, izinkan saya memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap pandangan umum tersebut,” ujar Gubernur Al Haris.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, Gubernur mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada 2024, termasuk terhadap program jangka menengah lima tahun ke depan.

“Dukungan ini sangat penting bagi Pemerintah dalam menjalankan amanah membangun Provinsi Jambi yang kita cintai ini,” katanya.

Baca juga:  Pemkab Batang Hari dan BRIN Perkuat Sinergi Riset dan Inovasi Daerah

Terkait realisasi anggaran Dinas Pendidikan yang tidak mencapai 100 persen, Gubernur menjelaskan bahwa capaian realisasi keuangan dan fisik masing-masing berada pada angka 97,85 persen dan 98,29 persen, yang dikategorikan sangat tinggi. Ketidakterserapan anggaran sebesar 56 persen berasal dari belanja gaji dan honorarium tenaga kependidikan PPPK yang diangkat pada pertengahan triwulan III 2024, padahal awalnya direncanakan sejak awal tahun.

“Kami sepakat bahwa ke depan program dan kegiatan harus disusun sesuai aturan dan kondisi riil, serta mengutamakan sinkronisasi antara program dan anggaran di setiap perangkat daerah, yang berbasis profesional dan kinerja,” lanjutnya.

Terkait tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2024, Al Haris menyebut capaian Pemprov Jambi telah mencapai 77,96 persen hingga semester II 2024. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang baru mencapai 75 persen.

Soal kerja sama pengelolaan parkir Bandara Sultan Thaha dengan PT Angkasa Pura II, saat ini kontribusi yang diterima berupa kontribusi tetap tahunan. Kontribusi bagi hasil belum bisa dihitung karena belum adanya kesepakatan skema perhitungan. Pemerintah Provinsi Jambi kini sedang memproses addendum perjanjian kerja sama tersebut.

Baca juga:  HUT Ke 624 Tanah Pilih Pusako Betuah, Pemkot Jambi Fokus Tangani Banjir dan Revitalisasi Ruang Publik

“Pemerintah Provinsi Jambi bersama PT Angkasa Pura telah membentuk tim evaluasi penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan,” jelas Al Haris.

Ia juga mengungkapkan sedang disusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, termasuk mekanisme pemungutan Pajak Air Permukaan. Di dalamnya mengatur kewajiban pemasangan alat ukur volume air dan sanksi atas ketidakpatuhan.

Mengenai tunggakan utang di RSUD Raden Mattaher, Gubernur menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran 2024 digunakan untuk melunasi utang pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan keterbatasan pengadaan BHP baru, namun tidak sampai mengganggu operasional rumah sakit karena telah dilakukan langkah mitigasi.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi 2024, Al Haris menyatakan bahwa kontraksi sebesar 0,87 persen di sektor pertambangan dan penggalian menjadi faktor utama, karena sektor ini merupakan yang kedua terbesar kontribusinya.

“Kontraksi ini disebabkan menurunnya permintaan global dan turunnya harga batubara sejak pertengahan 2023, serta penurunan kuota produksi di Jambi,” jelasnya.

Ia juga menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait lambannya penurunan kemiskinan.

Baca juga:  Wako Maulana dan Anggota DPR RI Edi Purwanto Tinjau Proyek Rp75 M, Targetkan Kota Jambi Bebas Banjir 2026

“Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2024 sebesar 7,1 persen, merupakan yang terendah dalam sejarah penurunan kemiskinan di Jambi,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan bahwa program unggulan DUMISAKE telah berkontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan. Namun peningkatan kembali angka kemiskinan pada September 2024 dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan dan turunnya daya beli masyarakat. Pemerintah Daerah akan terus mengendalikan harga komoditas pangan yang menjadi faktor utama dalam garis kemiskinan, seperti beras, daging ayam, cabai merah, dan telur ayam.

Mengenai pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Gubernur menyatakan bahwa Pemprov Jambi memiliki komitmen kuat untuk terus mengangkat guru honorer secara bertahap.

“Namun proses ini juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan regulasi pemerintah pusat,” katanya. Hingga saat ini, 3.093 guru telah diangkat, dan untuk formasi 2024, sebanyak 1.306 guru akan diangkat pada 2025.

Terakhir, terkait belum tercapainya target jalan mantap, hal ini disebabkan oleh penambahan status jalan provinsi sepanjang 151,303 kilometer pada 2023. Sebagian besar ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang rusak berat.

“Hal ini menyebabkan kinerja peningkatan jalan mantap menjadi tertahan,” pungkas Al Haris. (*)