“Mudah-mudahan bisa disegerakan untuk jangka pendeknya, yang jangka panjangnya Insya Allah akan dikerjakan tahun depan dan kami mohon dorongan dari Pak Bakri selaku wakil kami di pusat,” pungkas Maulana.
Sementara itu, H. A. Bakri menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan pembukaan blokir anggaran pusat demi percepatan realisasi proyek penanganan abrasi.
“Air bersih ini sifatnya penting dan wajib. Oleh sebab itu, tugas saya bagaimana anggaran yang masih diblokir itu bisa dibuka, sehingga pengerjaannya juga bisa dilakukan secepatnya. Karena kalau inteknya rusak, tidak berfungsi, nanti akan mengakibatkan hal yang fatal karena ada ribuan konsumen yang menggantungkan layanan air bersih dari Intek ini,” sebutnya.
Ia juga menekankan bahwa kebutuhan ini menyangkut dua wilayah: Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen menggunakan hak budgeting untuk mempercepat alokasi anggaran yang dibutuhkan.
“Saya selaku anggota DPR RI tentunya harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kepala BWS Sumatera VI, Joni Rahalsyah Putra, dalam kesempatan yang sama menambahkan, penanganan darurat abrasi akan dilakukan segera dengan metode teknis yang telah disiapkan.
“Pada tahun anggaran 2025 ini kami masih melaksanakan desain darurat, dengan pemakaian bronjong diisi batu kali dan tetap memakai geobag, serta kerucut agar abrasi tidak semakin besar,” ujarnya.
“Mudah-mudahan kami minta dukungan juga dari bapak Komisi V DPR RI Pak Haji Bakri untuk anggaran 2026 agar dikawal, karena memang sebenarnya anggaran ini sudah ada di 2025 tapi karena efisiensi anggaran kena blokir,” tambahnya.
Turut hadir dalam tinjauan lapangan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi Naim, Anggota DPRD Kota Jambi Abdullah Thaif, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Momon Sukmana, serta Direktur Perumdam Tirta Mayang, Dwike Riantara, beserta jajaran. (*)
Tinggalkan Balasan