“Masalah PETI ini bukan sekadar soal ekonomi ilegal, tetapi sudah menyentuh aspek sosial dan keamanan. Ketika satu wilayah dirugikan akibat ulah kelompok lain yang mengambil keuntungan, potensi gesekan antarwarga sangat besar. Aparat harus memberi atensi serius sebelum persoalan ini meluas,” tegas Noviardi.

Menurutnya, penanganan PETI di Bungo memerlukan pendekatan terpadu antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa langkah tegas, lanjutnya, kerusakan lingkungan akan terus terjadi dan kepercayaan publik terhadap aparat semakin menurun.

“Pemerintah harus menunjukkan kehadirannya. Jika tidak, masyarakat akan terus merasa ditinggalkan, dan tindakan-tindakan spontan seperti blokade jalan akan terus berulang,” tambah Noviardi.

Warga berharap, melalui aksi penutupan jalan kali ini, pemerintah segera menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di hulu Sungai Batang Tebo dan memulihkan kualitas air yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. (*)

Baca juga:  Stokpile Batubara dalam Zona Pertanian, Ancaman Ketahanan Pangan Presiden Prabowo di Jambi