TANYAFAKTA.CO, JAMBI – DPC Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Muaro Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V Jambi dan Bangka Belitung sebagai bentuk protes dan seruan moral terhadap dugaan korupsi dalam mega proyek pembangunan Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi, yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2024, Jumat (5/12/2025)
Proyek dengan anggaran ratusan miliar rupiah ini diduga melibatkan banyak kejanggalan yang perlu dibuka kepada publik. GSPI Muaro Jambi menilai bahwa pengelolaan anggaran yang besar ini memiliki sejumlah indikasi penyimpangan yang perlu diselidiki lebih lanjut.
Dugaan tersebut juga mengarah pada kemungkinan keterlibatan internal Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi dan Bangka Belitung, yang selama ini menjadi penanggung jawab teknis di wilayah tersebut.
Menurut GSPI, proyek pembangunan museum ini tidak boleh dikelola secara tertutup, mengingat pentingnya Candi Muaro Jambi sebagai salah satu pusat peradaban Nusantara yang harus dijaga integritasnya. Anggaran negara yang digunakan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Empat Tuntutan Utama GSPI Muaro Jambi:
1. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera turun ke Jambi dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan museum tersebut.
2. Mendesak Kementerian Kebudayaan untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan proyek oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.
3. Meminta pihak terkait melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berada di KCBN.
4. Menuntut keterbukaan dokumen anggaran, progres pekerjaan, dan laporan penggunaan APBN kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.
GSPI menegaskan bahwa aksi ini bukan merupakan serangan terhadap individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara yang seharusnya diawasi secara ketat. Semua tuduhan yang disampaikan adalah dugaan yang harus diuji dan dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Dandi Bratanata, selaku Koordinator Aksi, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini adalah panggilan moral bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga integritas penggunaan uang rakyat dan melestarikan warisan budaya bangsa. Menurutnya, beberapa temuan di lapangan menunjukkan indikasi penyimpangan yang bisa merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dalam proyek pembangunan museum tersebut.
“Dugaan ini harus diselidiki secara serius. Kami menuntut KPK RI segera turun ke Jambi untuk memeriksa proyek ini secara menyeluruh. Jika terbukti ada penyimpangan, berarti negara dirugikan, masyarakat dikhianati, dan nilai sejarah bangsa telah dipermainkan,” ujar Dandi dalam orasinya.
Ia juga menegaskan pentingnya Kemendikbud Ristek untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.
“Tidak ada institusi yang kebal dari pengawasan publik. GSPI hadir bukan untuk memfitnah, tetapi untuk memastikan bahwa uang rakyat tidak dikorupsi dan kebudayaan nasional tidak dijadikan ladang proyek yang tak transparan,” tegasnya.
Dandi menambahkan bahwa selama dugaan ini tidak diperiksa dan tidak dibuka secara transparan, GSPI akan terus bersuara untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.
Aksi unjuk rasa yang diadakan oleh GSPI Muaro Jambi ini menunjukkan bahwa mereka serius dalam memperjuangkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan warisan budaya. Mereka berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi dan memastikan bahwa semua proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas. (*)
Tinggalkan Balasan