TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2025 di Ruang Rapat Swarna Bumi, Gedung DPRD Kota Jambi, Selasa siang (7/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Jambi, dan instansi vertikal.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan umum fraksi DPRD yang telah disampaikan sehari sebelumnya.
Terkait pencapaian indikator makro, khususnya peningkatan inflasi, Maulana menegaskan bahwa hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan mengendalikan fluktuasi harga. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan kebutuhan pangan adalah beroperasinya 41 dapur MBG.
“Maka kami telah membentuk tim percepatan rantai pasok MBG, terutama melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi,” ujarnya.
Di sektor pembangunan ekonomi inklusif, Pemkot Jambi terus mendorong penguatan UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti event dan festival yang diharapkan memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Maulana juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai lebih dari Rp2 triliun.
“Kami melakukan relaksasi pajak UMKM, termasuk penurunan BPHTB, serta memberikan kemudahan pembayaran PBB secara cicilan. Kebijakan ini berdampak pada peningkatan PAD tanpa membebani pelaku usaha,” jelasnya.
Terkait penyertaan modal pada Bank Jambi, Maulana menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap kajian oleh tim ahli.
“Kami telah menyurati pihak terkait untuk meminta kejelasan, sehingga Pemkot dapat mengambil langkah selanjutnya,” katanya.
Menanggapi persoalan sampah, Maulana mengakui bahwa hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Ia menilai peningkatan volume sampah rumah tangga dipengaruhi perubahan gaya hidup.
“Melalui program Kampung Bahagia, kebersihan menjadi prioritas utama. Kami telah melakukan pengadaan gerobak motor di setiap RT melalui program Rp100 juta per RT. Program ini sudah berjalan di Kecamatan Pelayangan berbasis OPBM untuk mencegah munculnya TPS liar, serta diikuti penegakan Perda,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi DPRD merupakan kritik konstruktif untuk kemajuan Kota Jambi.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan,” pungkas Wali Kota Maulana. (*)
Tinggalkan Balasan