Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, yang mewakili Gubernur Jambi Al Haris, menyampaikan bahwa persoalan pupuk masih menjadi perhatian utama di daerah.
“Permasalahan yang dihadapi mulai dari produksi, keterbatasan akses ke lokasi, distribusi, hingga validitas data penerima. Rembuk tani ini diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan solutif antara pemerintah dan petani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029.
“Kinerja sektor pertanian Jambi cukup baik. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2026 mencapai 178,39 atau naik 1,11 persen dibanding Februari 2026. Sementara NTUP mencapai 184,26 atau naik 1,01 persen,” jelasnya.
Sudirman juga berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan sarana usaha tani, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Pada kesempatan ini, para petani menyoroti soal komoditi yang dimasukkan dalam kategori penerimaan pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Dwi Satrio Annurogo mengatakan bahwa berdasarkan peraturan terbaru (Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Permentan), pupuk subsidi diprioritaskan untuk 10 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat, kakao) pada subsektor pertanian dan perikanan, dengan jenis pupuk Urea dan NPK (serta pupuk organik di beberapa daerah) untuk petani dengan lahan maksimal 2 hektar.
Akan tetapi, pihaknya sedang mengupayakan agar komoditi lain dapat ditambah dan dimasukkan sebagai penerima pupuk bersubsidi.
“Kebetulan di pabrik kami sedang digodok penambahan kapasitas, semoga dengan pengembangan-pengembangan dan penambahan kapasitas tersebut, komoditi lain dapat diakomodir sebagai penerima pupuk subsidi,” ujar Dwi. (AAS)
Tinggalkan Balasan