Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pembangunan Jambi bukan lagi sekadar kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya transformasi kelembagaan pembangunan. Banyak program pembangunan daerah masih bersifat rutin administratif dan belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan perubahan struktural ekonomi masyarakat.

Fokus pembangunan sering berhenti pada realisasi fisik proyek dan penyerapan anggaran tahunan. Ukuran keberhasilan pembangunan juga masih cenderung administratif dibandingkan kualitas dampak terhadap produktivitas ekonomi masyarakat. Situasi seperti ini menyebabkan pembangunan berjalan, tetapi belum mampu menghasilkan lompatan ekonomi yang signifikan.

Persoalan lain yang cukup terasa adalah lemahnya integrasi pembangunan antarwilayah dan antar sektor. Kabupaten dan kota di Jambi sering bergerak berdasarkan prioritas masing-masing tanpa konektivitas ekonomi yang benar-benar kuat. Infrastruktur dibangun di berbagai daerah, tetapi belum seluruhnya terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi produktif.

Kawasan pertanian berkembang sendiri, sektor pariwisata berjalan sendiri, sementara pengembangan industri pengolahan belum sepenuhnya terkoneksi dalam rantai ekonomi regional. Akibatnya, potensi ekonomi daerah belum menghasilkan efek pengganda yang optimal bagi masyarakat.

Kualitas tata kelola birokrasi juga menjadi tantangan penting dalam pembangunan daerah. Banyak birokrasi daerah masih bekerja dengan pola lama yang terlalu prosedural dan lambat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi modern.

Baca juga:  Tanpa Pelabuhan dan Kawasan Industri Hilir, Ini Proyeksi Ekonomi Jambi 20 Tahun ke Depan

Orientasi pelayanan publik sering kali lebih fokus pada kepatuhan administratif dibandingkan penyelesaian masalah masyarakat. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan kecepatan pelayanan agar investasi dapat berkembang lebih baik. Generasi muda membutuhkan ruang inovasi dan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terbuka. Kondisi birokrasi yang terlalu kaku dapat menjadi hambatan serius bagi percepatan transformasi ekonomi daerah.

Efektivitas penggunaan anggaran daerah juga perlu menjadi perhatian bersama. Besarnya APBD tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila penggunaannya belum menghasilkan dampak ekonomi yang kuat. Belanja daerah masih cukup dominan diarahkan pada kegiatan rutin dibanding penguatan sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi. Program pembangunan sering tersebar terlalu banyak sehingga kehilangan fokus prioritas strategis. Akibatnya, daya dorong fiskal daerah terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat menjadi kurang optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola anggaran menjadi kebutuhan mendesak bagi masa depan pembangunan Jambi.

Tantangan pembangunan modern saat ini juga menuntut pemerintah daerah lebih adaptif terhadap penggunaan data dan teknologi digital. Pengambilan kebijakan tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan pendekatan administratif dan intuisi birokrasi semata.

Baca juga:  Penunjukan Langsung Rp25 M Proyek Multi Years Stadion Bola Jambi Sarat Pelanggaran Hukum

Pemerintah daerah perlu membangun sistem data yang terintegrasi untuk memetakan kemiskinan, investasi, ketenagakerjaan, produktivitas ekonomi, hingga potensi unggulan daerah secara akurat. Penggunaan data yang kuat akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap masyarakat. Daerah yang mampu memanfaatkan data dengan baik biasanya lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global.

Arah pembangunan Jambi ke depan juga perlu lebih serius mendorong sektor ekonomi bernilai tambah tinggi. Potensi pertanian modern, agroindustri, logistik, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Kawasan Kerinci misalnya memiliki kekuatan besar pada sektor pertanian dataran tinggi dan wisata alam yang bernilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara profesional.

Kawasan perkotaan seperti Kota Jambi juga memiliki peluang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa regional Sumatera bagian tengah. Pengembangan sektor-sektor tersebut membutuhkan kepemimpinan daerah yang mampu membangun koordinasi lintas sektor secara efektif.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan ekonomi masa depan. Tantangan ekonomi digital membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil, kreatif, dan inovatif. Sistem pendidikan daerah perlu lebih kuat terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri modern. Kehadiran Universitas Jambi dapat memainkan peran strategis sebagai pusat inovasi dan pengembangan kapasitas daerah. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus diperkuat agar pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga:  Wagub Sani Lepas 442 JCH Kloter BTH 22 Provinsi Jambi, Doakan Keselamatan dan Keberkahan Bagi Keluarga dan Daerah

Kesempatan besar yang dimiliki Jambi hari ini sesungguhnya merupakan momentum yang sangat langka. Pembangunan konektivitas Sumatera, transformasi ekonomi nasional, dan perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi daerah untuk tumbuh lebih cepat. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru akan semakin ketat pada masa mendatang. Daerah yang gagal memperbaiki tata kelola pemerintahan akan tertinggal meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Masa depan Jambi pada akhirnya sangat ditentukan oleh keberanian melakukan reformasi tata kelola pembangunan secara serius dan berkelanjutan.

Penulis Merupakan Guru Besar Universitas Jambi, Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi