Atas dasar itu, PW KAMMI Jambi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, termasuk Direktur Utama Pertamina dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kami mendesak Presiden untuk segera mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM apabila tidak mampu menghadirkan kebijakan energi yang berpihak kepada rakyat. Jabatan publik adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan membuat kebijakan yang justru memperberat kehidupan mereka,” lanjut Aldo.
Selain itu, PW KAMMI Jambi meminta pemerintah membuka secara transparan dasar penetapan harga Pertamax kepada publik serta menjelaskan secara rinci alasan di balik kenaikan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat. (*)





Tinggalkan Balasan