TANYAFAKTA.CO, SURABAYA – Coretan bertuliskan “Turunkan Harga BBM, Kami Lapar Cok” yang muncul di sejumlah titik di Kota Surabaya memantik perhatian publik. Aksi tersebut diduga sebagai bentuk luapan kekecewaan warga atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai ikut mendorong naiknya biaya hidup, terutama harga kebutuhan pokok.

Kenaikan BBM, khususnya jenis nonsubsidi, disebut berpotensi menambah beban masyarakat. Dampaknya merembet pada biaya distribusi barang, operasional usaha kecil, hingga harga pangan di pasar yang ikut terkerek.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisariat GMNI Universitas Surabaya, Bagus Veda Pradana, menilai aksi vandalisme bukan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Namun ia memahami bahwa pesan dalam coretan tersebut merupakan refleksi kegelisahan masyarakat kecil.

Baca juga:  Presiden Prabowo Tegaskan Kemandirian Bangsa Dimulai dari Pendidikan Berkelas Dunia

“Coretan itu menunjukkan keresahan rakyat yang hari ini berhadapan dengan naiknya biaya hidup. Ketika BBM naik, kekhawatiran terbesar adalah harga kebutuhan pokok ikut naik, sementara pendapatan tidak ikut menyesuaikan,” kata Bagus.

Ia menilai pemerintah perlu lebih responsif terhadap kondisi tersebut. Kebijakan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, menurutnya, harus dibarengi langkah mitigasi yang jelas agar tidak memperdalam tekanan ekonomi warga.

“Negara harus hadir dengan solusi konkret. Jangan sampai masyarakat merasa tidak didengar hingga mengekspresikan kekecewaan dengan cara-cara seperti itu. Stabilitas harga dan perlindungan bagi kelompok rentan harus jadi prioritas,” ujarnya.

Bagus juga mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan melalui jalur yang konstruktif dan demokratis. Kritik terhadap kebijakan publik, kata dia, sah dalam negara demokrasi, namun perlu disampaikan tanpa merusak fasilitas umum.

Baca juga:  Presiden Prabowo: Kedaulatan Bangsa Ditentukan oleh Kemandirian Pangan dan Energi

Fenomena coretan di Surabaya itu sekaligus menjadi penanda bahwa isu ekonomi tidak berhenti pada kebijakan makro, melainkan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah tekanan biaya hidup, publik berharap pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan. (*)