Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi sering meminta masukan BPKP untuk memastikan berbagai kebijakan yang dirancang dapat berjalan sesuai aturan.
“Rekomendasi dari BPKP sangat membantu dalam mencermati kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan bisa diterapkan di daerah. Dari hasil kajian itu menjadi bahan dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota agar tidak ragu berkoordinasi dengan BPKP apabila menghadapi kendala atau membutuhkan analisis dalam menentukan langkah strategis.
Menurutnya, langkah cepat dalam melakukan evaluasi sangat penting, terutama jika terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Kita harus cepat mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan agar tidak semakin besar kerugiannya. Silakan dilakukan audit cepat apabila ada informasi, termasuk dari media, sehingga bisa segera dibenahi,” katanya.
Al Haris berharap dengan kepemimpinan baru di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan semakin kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita bekerja sungguh-sungguh bagaimana mengawal keuangan negara agar maksimal dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Walaupun kondisi dunia tidak selalu mudah, kita berupaya agar Jambi tetap stabil dan pembangunan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan