Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP
TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Diskursus mengenai peran tenaga ahli dalam pemerintahan daerah kerap berangkat dari pembacaan normatif yang terlalu strukturalistik. Seolah-olah seluruh proses kebijakan publik hanya sah apabila dijalankan secara eksklusif oleh perangkat daerah formal.
Cara pandang ini memang lahir dari kehendak menjaga akuntabilitas, namun sering kali mengabaikan satu realitas penting. Kompleksitas persoalan publik kontemporer menuntut kapasitas analitik dan keahlian yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh rutinitas birokrasi konvensional.
Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan serta berwenang menetapkan kebijakan daerah. Mandat ini tidak bersifat prosedural semata, melainkan substantif dan strategis.
Kepala daerah dituntut tidak hanya patuh pada mekanisme administratif, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang rasional, efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kelembagaan yang terus berubah. Konsekuensi logis dari mandat tersebut adalah kebutuhan akan instrumen pendukung kebijakan yang memadai, termasuk dukungan keahlian profesional.
Arah kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan profesionalisme, kompetensi dan kinerja sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan.
Meskipun UU ASN berfokus pada pembinaan aparatur negara, pesan normatifnya jelas, pemerintahan modern harus bertumpu pada kapasitas keahlian dan pengetahuan. Dalam konteks inilah, tenaga ahli dapat dipahami sebagai unsur profesional pendukung yang berfungsi memperkuat kapasitas pengambilan kebijakan, bukan menggantikan peran birokrasi ASN.
Pada level implementasi, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4211/SJ Tahun 2021, yang menekankan pentingnya tenaga ahli dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Surat edaran ini mencerminkan kesadaran pemerintah pusat bahwa tantangan pemerintahan daerah semakin kompleks dan tidak selalu dapat dijawab secara optimal melalui struktur birokrasi rutin. Meski bersifat administratif, surat edaran tersebut memiliki bobot kebijakan sebagai arah resmi pembinaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di sisi lain, pengaturan mengenai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya memang menempatkan OPD sebagai pelaksana utama urusan pemerintahan.
Namun regulasi ini tidak dapat dibaca secara reduksionis sebagai pelarangan terhadap penggunaan dukungan profesional non-struktural. Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, berlaku prinsip bahwa sepanjang suatu instrumen tidak dilarang dan dibutuhkan untuk menjalankan kewenangan, maka kepala daerah memiliki ruang diskresi untuk mengaturnya melalui kebijakan turunan.
Tinggalkan Balasan