TANYAFAKTA.CO, JAKARTA — Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kritik majalah internasional The Economist terhadap arah ekonomi dan demokrasi Indonesia perlu disikapi secara rasional dan proporsional.

Menurutnya, pandangan media asing tersebut cenderung menggunakan perspektif ekonomi liberal Barat yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan karakter pembangunan negara berkembang seperti Indonesia.

Sebelumnya, pada edisi 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan dua artikel berjudul “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy” serta “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path”. Artikel tersebut menyoroti kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program sosial berskala besar, pembentukan Danantara, hingga isu demokrasi dan konsolidasi politik nasional.

Baca juga:  Pengamat : Klaim Keuntungan Ekonomi Stokpile dan TUKS Batubara Menyesatkan

Menurut Noviardi Ferzi, tudingan bahwa pemerintah terlalu boros atau spendthrift tidak sepenuhnya didukung data ekonomi makro Indonesia saat ini. Ia menegaskan, negara berkembang seperti Indonesia justru memerlukan stabilitas politik dan intervensi strategis negara untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Kalau melihat indikator fundamental, defisit APBN Indonesia masih berada di bawah ambang batas 3 persen dari PDB. Rasio utang pemerintah juga relatif aman dibanding banyak negara maju. Jadi narasi seolah-olah Indonesia sedang menuju krisis fiskal itu terlalu berlebihan,” ujarnya, di Jambi, 20 April 2026 kemarin.

Ia menjelaskan, dalam teori ekonomi pembangunan modern, belanja negara yang ekspansif pada fase transformasi ekonomi justru dapat menjadi instrumen pertumbuhan. Program sosial seperti Makan Bergizi Gratis, kata dia, seharusnya dipandang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Baca juga:  Pengamat : UMKM Penting, Tapi Belum Bisa Jadi Mesin Utama Kemajuan Kota Jambi

“Program gizi bukan semata biaya, tetapi investasi human capital. Banyak riset internasional menunjukkan kualitas gizi anak berkorelasi langsung dengan produktivitas ekonomi masa depan,” katanya.

Noviardi juga menilai kritik terhadap pembentukan Danantara perlu dilihat secara objektif. Menurutnya, konsep superholding investasi negara bukan sesuatu yang asing dalam praktik ekonomi global.

“Singapura punya Temasek, Uni Emirat Arab punya Mubadala. Jadi bukan soal besar kecilnya peran negara, tetapi bagaimana tata kelola, transparansi, dan pengawasannya diperkuat,” jelasnya.