Terkait hilirisasi industri, Noviardi menyebut kebijakan tersebut justru merupakan langkah strategis agar Indonesia keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah. Ia menilai negara-negara industri besar pada masa awal pertumbuhannya juga menggunakan pendekatan proteksi dan intervensi negara.
“Hilirisasi telah meningkatkan investasi pengolahan mineral dan memperbesar nilai tambah ekspor nasional. Jadi tidak tepat jika langsung dianggap sebagai distorsi pasar,” ujarnya.
Di bidang politik dan demokrasi, Noviardi Ferzi menilai asumsi bahwa penguatan negara identik dengan otoritarianisme juga terlalu simplistis. Menurutnya, sistem presidensial memang membutuhkan stabilitas politik dan dukungan parlemen yang cukup besar agar agenda pembangunan dapat berjalan efektif.
“Selama pemilu tetap kompetitif, media masih bebas mengkritik, oposisi tetap ada, dan masyarakat sipil masih aktif, maka demokrasi substantif tetap berjalan,” katanya.
Ia juga menilai kekhawatiran terhadap latar belakang militer Presiden Prabowo Subianto seharusnya diuji berdasarkan praktik pemerintahan, bukan asumsi masa lalu.
“Hingga hari ini tidak ada pembubaran oposisi, tidak ada pelarangan media, dan ruang kritik publik masih terbuka luas. Jadi penilaian harus berbasis fakta objektif,” tegasnya.
Menurut Noviardi, kritik dari media internasional tetap penting sebagai bahan evaluasi, namun Indonesia juga perlu percaya diri dengan model pembangunan yang sedang dijalankan.
“Banyak negara berkembang membutuhkan negara yang kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Perspektif Barat sering terlalu menekankan liberalisasi pasar, padahal konteks Indonesia berbeda,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan