TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi menyatakan komitmen untuk menindak tegas seluruh pelaku aksi geng motor menyusul maraknya laporan penyerangan dan tawuran.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Provinsi Jambi, Rabu (8/7/2026), di Aula Lantai III Gedung Siginjai Polda Jambi.
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, para bupati dan wali kota, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, S.H., M.H., perwakilan TNI, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, akademisi, serta sejumlah undangan lainnya.
Rapat koordinasi lintas sektoral itu menghasilkan komitmen bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi”. Komitmen tersebut menjadi wujud kesungguhan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam memberantas aktivitas geng motor yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Gubernur Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda akan mengambil langkah tegas terhadap maraknya aksi berandalan bermotor yang belakangan meresahkan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa. Namun, bagi pelaku yang masih berstatus pelajar, pemerintah akan mengedepankan pembinaan melalui Program Sekolah Rakyat.
Menurut Al Haris, persoalan geng motor tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Pemerintah juga harus hadir memberikan solusi melalui pembinaan, terutama bagi pelaku yang masih berusia sekolah, dengan terlebih dahulu melihat akar persoalannya.
“Kita menolak keberadaan geng motor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak-anak yang terlibat geng motor di Jambi. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar pembinaan melalui Program Sekolah Rakyat sebagai upaya mengembalikan mereka ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik,” ujar Al Haris.
Ia juga menilai, salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya geng motor adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis (broken home).
“Kemarin sudah ada yang kita masukkan ke Sekolah Rakyat. Anak ini bapaknya di penjara, awalnya karena broken home. Artinya, kalau anak-anak ini dijamin kehidupannya, diawasi, dan dididik kembali, mereka bisa berubah. Yang tadinya di rumah kekurangan makan, hidup dalam kondisi broken home, sekarang ada Sekolah Rakyat. Langkah Kapolda sudah dimulai, dan kita tidak boleh mundur lagi,” ungkapnya.
Al Haris menegaskan bahwa geng motor tidak boleh dibiarkan berkembang karena berpotensi merusak masa depan generasi muda serta mengancam keselamatan masyarakat.
Tinggalkan Balasan